oleh

PT. Hibualamo dan PT. Halut Mandiri Minta Dibubarkan

TOBELO,MSC-PT. Halut Mandiri yang menjadi sorotan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan Dana penyertaan modal yang berjumlah miliaran rupiah rupanya bukan menjadi satu-satunya Perusda yang tidak memasukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut). 

Meski sebelumnya telah di panggil pada beberapa waktu lalu untuk menyampaikan LPJ yang dimaksudkan Dirut PT. Halut Mandiri Theis Tarangi justru menerangkan neraca anggaran pribadi untuk permohonan kucuran dana penyertaan modal.

Anggota Komisi II DPRD Halut, Josias Me menegaskan, Perusda yang dimiliki oleh Pemkab Halut yakni, PT. Halut Mandiri dan PT. Hibualamo sama-sama telah mengabiskan anggran miliaran rupiah tanpa ada kontribusi ke pemerintah daerah.

Dirincikannya, anggaran masing-masing Perusda yang sudah dikucurkan, untuk PT. Halut Mandiri senilai Rp.9,5 M yang terdiri dari kucuran dana penyertaan modal pada tahun 2017 sebesar Rp. 7,5 M. tahun 2018, Rp. 1 M. dan pinjaman dengan jaminan perusda di salah satu Bank sebesar Rp 1 M di tahun 2019.

“Sementara untuk PT. Hibualamo Jaya sudah mencapai Rp12,5 M keduanya sama sekali tidak ada perkembangan pada Perusda selama bertahun-tahun. Seharusnya Perusda ini dibubarkan dan direkomendasikan saja ke Kejari”, “jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini keduanya sangat membebankan APBD, sebab, PT. Halut Mandiri meski tidak ada kontribusi ke Pemda, namun sebagian asetnya bukan milik pemda tetapi milik Dirut.

“Lokasi PT. Halut mandiri saat ini asetnya masih milik Dirut, padahal sudah di anggarkan ke APBD untuk pelepasan lahan. Ini sebuah penipuan dan atas nama lembaga kami sudah memberikan penegasan kepada Bupati karena nantinya daerah ini semakin rugi,”katanya.

Menurut Josias, alangkah baiknya jika tidak dibubarkan kedua perusahan tersebut. Direktur Perusda seharusnya digantikan dengan yang baru, sehingga mampu melakukan berbagai terobosan inovatif dan perusahaan yang sehat.

“Persuaaan sehat dapat memberikan sumbangan PAD kepada pemerintah daerah. dan hal terpenting yang harus dilaksanakan ialah memiliki semangat baru, progres baru, jangan justru menimbulkan persoalan baru lagi,”katanya. (AL)

Bagikan

Komentar

News Feed