oleh

Kepala BNPB Minta Pemda Maluku Utara Harus Punya Kontijensi Plan

TERNATE,MSC-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta Pemerintah Daerah di Maluku Utara termasuk kabupaten/kota harus memiliki Kontijensi Plan soal bencana.

Apalagi yang memiliki 1.407 pulau dengan luas mencapai 140.255 kilometer persegi, 76% lebih atau 106.977,32 km² lautan, hanya 33.278 km² (23,73%) daratan ini berada di jalur cincin api (ring of fire) serta berhadapan dengan beragam bencana.

“Kontijensi Plan sangat penting bagi semua daerah di Indoensia, apalagi seperti Maluku Utara daerah dengan ancaman bencana cukup tinggi”, kata Doni Monardo saat pertemuan dengan jajaran Pemda serta stacholder di Maluku Utara, Kamis (18/7/2019) malam.

Menurut Mayjen TNI Doni Monardo yang juga mantan Pangdam XVI/Pattimura itu, kewajiban setiap daerah untuk menyusun Kontijensi Plan khususnya daerah yang sudah terpetakan potensi bencananya seperti bencana gempanya yang besar.

Kalau dibentuknya sebuah Kontijensi Plan, akan ada sebuah konsep bagiamana semua pejabat sudah mengetahui potensi ancaman bencana, maka harus mengetahui bagaimana strateginya, baik itu metigasinya, kesiapsaiaganya dan bagaimana peringatan dini.

Termasuk penyiapan SDM serta anggaranya sudah tersedia, sehingga jika terjadi bencana tidak harus menunggu bantuan dari luar. Dalam kondisi demikian pemda telah mampu mengatasi langkah pertamanya.

Untuk Malut, berdasarkan peta gempa semua wilayah di Halmahera terindikasi rawan. Selain itu, bencana lainn gunung api. “Kalau Jawa, dilihat dari peta masih ada sela-sela. Artinya, tidak didominasi gunung berapi. Halmahera dilihat dari peta di kelilingi gunung api,”katanya.

Doni Monardo menilai hingga hari ini masih banyak kepala daerah yang masih minim pengetahuan tentang kebencanaan di wilayahnya masing-masing.

Dalam setiap kunjungan ke daerah, Doni masih menemukan beberapa kepala daerah tidak tahu bahwa wilayahnya memiliki sejarah kelam terkait bencana.

Melihat dari keseluruhan dan kronologinya, Kepala BNPB meminta agar setiap kepala daerah mempelajari dan menggunakan data untuk mengedukasi masyarakat.

“Pentingnya bagi di itngkat keluarga untuk mengetahui tentang metigasi bencana, agar saat bencana orang tua tak lagi mencari anaknya dimana tetapi masing-masing telah mengetahui langka yang dilakukan”, sebut Doni.

Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan kepada publik, di mana masyarakat daerah merupakan kelompok rentan yang paling dekat dengan ancaman dan risiko bencana. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed