SOFIFI, MSC-Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba (AGK) memastikan akan melakukan rotasi dua pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua pejabat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR), Djafar Ismail dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Satrani MS Abusama.
Informasi yang diperoleh pelantikan kedua pejabat tinggi prtama Satrani Abusama dan Djafar Ismail itu akan dilakukan pada Jumat (30/8/2019), bertempat di lantai IV kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
Ditemui saat meresmikan SMK Bina Insani Halmahera Barat, Kamis (29/8/2019), Gubernur AGK mengatakan, pelantikan terus dilakukan sebagai bentuk evaluasi kinerja di masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Iya pelantikan bukan di nonjobkan hanya mengeser posisi, kadis PU dan Perkim saling bertukar tempat,”ungkap gubernur.
Menanggapi adanya kabar rotasi kedua pejabat tersebut, wakil ketua DPRD Provinsi Malut, Zulkifi Hi. Umar menuturkan, seharusnya periode kedua ini gubernur agar lebih berhati-hati dalam merotasi pejabat.
Menurut politisi PKS itu, meskipun mutasi dan rotasi adalah hak progratif gubernur, namun kinerja serta integritas harus terbukti mampu bekerja dengan baik serta menjalankan program serta visi misi gubernur.
Menurutnya, kebijakan gubernur yang
akan merotasi kepala dinas harus bisa memposisikan orang dilihat dari kinerja
serta memiliki atitut atau karakter yang baik. “Jujur kadis PUPR dan
Perkim, DPRD melihat tidak puas dengan kinerja mereka,”ungkap, Zulkifli. 
Zulkifli mengatakan, Disperkim dan PUPR ada masalah setiap tahun, bahkan kedua dinas saling menuduh atau melempar tangung jawab. Kata dia, jujur saja kinerja kedua kepala dinas tersebut belum terlalu special dan banyak pekerjaan masih belum selesai atau masih hutang.
“Paling disesalkan pada saat dipanggil hearing bersama DPRD mereka hanya mewakilkan, kami sudah memberikan isyarat ke Sekda OPD tidak partisipasi menyelesaikam hutang DPRD dan sampai sekarang tidak selesaikan. Bukan hanya itu saja komunikas mereka dengan DPRD tidak bagus,” jelasnya.
Zulkifli mengaku tak hanya PUPR dan Perkim, akan tetapi sejumlah dinas terkesan cuek dengan DPRD dan terkesan mereka mendengar gubernur. “ Jangan karena dililit dengan kekuasaan, terus DPRD selalu cuek padahal kita sebagai mitra saling menjaga hubungan”, kata Zulkifli. (red) 
Komentar