SOFIFI, MSC-Gubernur Maluku Utara KH
Abdul Gani Kasuba (AGK) memastikan akan melakukan rotasi dua pejabat tinggi di
lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua pejabat tersebut Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR), Djafar Ismail dan Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman, Satrani MS Abusama.
Informasi yang diperoleh pelantikan kedua
pejabat tinggi prtama Satrani Abusama dan Djafar Ismail itu akan dilakukan pada
Jumat (30/8/2019), bertempat di lantai IV kantor Gubernur Maluku Utara di
Sofifi.
Ditemui saat meresmikan SMK Bina
Insani Halmahera Barat, Kamis (29/8/2019), Gubernur AGK mengatakan, pelantikan
terus dilakukan sebagai bentuk evaluasi kinerja di masing-masing pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Iya pelantikan bukan di
nonjobkan hanya mengeser posisi, kadis PU dan Perkim saling bertukar
tempat,”ungkap gubernur.
Menanggapi adanya kabar rotasi kedua
pejabat tersebut, wakil ketua DPRD Provinsi Malut, Zulkifi Hi. Umar menuturkan,
seharusnya periode kedua ini gubernur agar lebih berhati-hati dalam merotasi
pejabat.
Menurut politisi PKS itu, meskipun
mutasi dan rotasi adalah hak progratif gubernur, namun kinerja serta integritas
harus terbukti mampu bekerja dengan baik serta menjalankan program serta visi
misi gubernur.
Menurutnya, kebijakan gubernur yang
akan merotasi kepala dinas harus bisa memposisikan orang dilihat dari kinerja
serta memiliki atitut atau karakter yang baik. “Jujur kadis PUPR dan
Perkim, DPRD melihat tidak puas dengan kinerja mereka,”ungkap, Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, Disperkim dan
PUPR ada masalah setiap tahun, bahkan kedua dinas saling menuduh atau melempar
tangung jawab. Kata dia, jujur saja kinerja kedua kepala dinas tersebut belum
terlalu special dan banyak pekerjaan masih belum selesai atau masih hutang.
“Paling disesalkan pada saat dipanggil hearing bersama DPRD mereka hanya mewakilkan, kami sudah memberikan isyarat ke Sekda OPD tidak partisipasi menyelesaikam hutang DPRD dan sampai sekarang tidak selesaikan. Bukan hanya itu saja komunikas mereka dengan DPRD tidak bagus,” jelasnya.
Zulkifli mengaku tak hanya PUPR dan Perkim, akan tetapi sejumlah dinas terkesan cuek dengan DPRD dan terkesan mereka mendengar gubernur. “ Jangan karena dililit dengan kekuasaan, terus DPRD selalu cuek padahal kita sebagai mitra saling menjaga hubungan”, kata Zulkifli. (red)
Komentar