oleh

Akademisi Pertanyakan Kinerja dan Janji Danny Missy

JAILOLO,MSC-Sejumlah janji bupati Danny Missy untuk memajukan pembangunan di kabupaten Halbar, ditagih. Salah satu janji yang belum hilang dari ingatan publk yakni sektor peternakan.

Bantuan 500 ekor bibit sapi dari Australia, yang dijanjikan Danny setelah melakukan penandatanganan MoU sejak 2018 lalu namun belum terealisasi ikut dipertanyakan bahkan menuai sorotan dari kalangan akademisi.

Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Helmi Alhadar menuturkan, janji serta perjalanan dinas bupati Danny Missy ke luar negeri, patut dipertanyakan. Sebab lanjut dia, hingga kini, hasil dari perjalanan dinas tak kinjung membuahkan hasil. Pernyataan Helmi ini ikut menyikapi hasil perjalanan dinas orang nomor satu Halbar, 2018 lalu.

“Ini hanya bentuk pemborosan anggaran sebab dijanjikan belum ada hasil dan tindaklanjut dari pemerintah,”akunya, Kamis (26/9/2019).

Menurutnya, janji-janji bupati Danny Missy memang patut mendapat sorotan publik agar bisa menjadi bahan evaluasi. “Janji-janji baik belum terealiasi harus disampaikan ke publik, alasannya apa dan kenapa sehingga jelas dan bisa dievaluasi publik,”sambungnya.

Kandidat Doktor UGM ini juga menjelaskan, pengembangan ternak sapi luar negeri, kata dia tidak semudah yang direncanakan pemkab Halbar. Butuh kajian yang matang, dari bebagai aspek yang tentunya wajib melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

“Apalagi bibit sapi ini dari luar negeri. Negara saja sudah beda apalagi iklim, cuaca dan lain-lain. Apa dampak ekonomi yang nantinya dirasakan masyarakat. Ini semua memerlukan kajian,”sebutnya.

Karena itu, dalam kesempatan kemarin, dirinya menyarankan Pemkab Halbar agar lebih mengutamakan konsep kajian dalam penentuan kebijakan pembangunan Halbar. “Ini wajib menjadi parameter pemerintah sebelum kebijakan diputuskan. Kalau tidak, maka hanya sekadar janji,”sarannya.

Dia juga berharap, DPRD sebagai mitra agar bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, terutama dalam memberikan masukan-masukan demi pembangunan ke depan.

“DPRD juga jangan hanya diam. Segala bentuk kebijakan pemkab yang dianggap bertentangan dan tidak masuk akal perlu dikritik dan diberi masukan, sebab dewan dan bupati serta semua pejabat itu digaji masyarakat. Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif dituntut untuk berfikir, mencari solusi dan menjawab seluruh keluhan masyarakat,”tandasnya.(ijha)

Bagikan

Komentar

News Feed