oleh

Sumpah

Entah apa yang ada di benak Gajah Mada ketika mengucapkan ini. “lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Butuni, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”. Sebagaimana tertulis dalam kitab Pararaton, Gajah Mada mengucapkan “sumpah” ini saat diangkat sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit pada 1256 tahun Saka atau 1336 Masehi.  Sumpah itu lebih pada ikrar yang diucapkan di hadapan banyak orang dengan “berharap” disaksikan sesuatu yang Kuasa. Karena itu sumpah berimplikasi pada dua dimensi kepercayaan. Manusia dan sesuatu yang Kuasa. Sang Patih bersumpah jika telah menundukan seluruh Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit, barulah Ia akan berhenti berpuasa (memakan buah palapa). Ada imajinasi dalam sumpah itu yang coba dibumikan lewat keinginan untuk menguasai Gurun (Lombok), Seran (Seram di Maluku), Tanjung Pura, Haru,  Butuni,  Pahang (Malaysia), Dompo,  Bali, Sunda,  Palembang, dan Tumasik (Singapura).

Ada beberapa tafsir yang tak tuntas  karena sejauh ini perdebatan tentang buah “palapa” belumlah usai. Apakah Ia sejenis buah ataukah lebih pada sebuah emoji. Slamet Muljana, Guru Besar Filologi Universitas  Indonesia yang menulis buku “Tafsir Sejarah Negara Kertagama” menyebut bahwa “amukti palapa” lebih pada keinginan untuk bebas dari tugas atau cuti. Artinya, sepanjang daerah daerah yang disebut belum jadi bagian dari daulat Majapahit, maka Gajah Mada tak akan berhenti berperang menyatukannya. Faktanya, 21 tahun berjuang, Gajah Mada akhirnya menyatukan semua wilayah itu. Sita W. Dewi lewat tulisannya “Tracing The Glory Of Majapahit” di The Jakarta Post April 2013, menyebut Majapahit adalah kerajaan pertama yang diyakini mampu menyatukan berbagai wilayah nusantara bahkan hingga ke wilayah Asia Tenggara sebagai sebuah negara kepulauan.

Jejak ini terjustifikasi dengan wilayah yang disebut dalam Sumpah Palapa. Menariknya, nama Seram disebut Gajah Mada. Dari mana Sang Patih mendapat referensi nama ini? Mengapa bukan Ternate (1257) atau Tidore (1108)?. Sejarawan Universitas Khairun Ternate, Irfan Ahmad menduga, jangkauan Majapahit saat itu hanya sampai pada Seram (Maluku) karena akses perdagangannya sudah terbuka terutama soal Pala dan Cengkih. Sementara di bagian Utara yang lebih kaya, Ternate, Tidore, Moti dan Makeang masih dirahasiakan. Baru “terbuka” aksesnya setelah Portugis masuk dua abad setelah Majapahit berkuasa. Bisa jadi juga akibat hegemoni kerajaan di Maluku bagian Utara yang demikian besar dan menjadi petimbangan Gajah Mada serta Majapahit untuk tidak berekspansi ke wilayah ini yang sudah berdaulat jauh sebelum Majapahit ada.

Jika dirunut, sejarah juga mencatat beberapa heroisme lokal selalu didahului dengan “sumpah”. Babullah Datu Sjah (1570 – 1583), Sultan Ternate yang populer dengan julukan “Was Lord Of A Hundred Island” mengawali kiprah gemilangnya dengan sumpah untuk mengusir Portugis keluar dari wilayah Ternate. Lalu ada Sultan Nuku Muhammad Amiruddin, yang sukses besar mengusir Belanda dari Tidore, juga mengawali  perjuangannya dengan sebuah sumpah untuk menolak ketidakadilan dan kesewenangan penjajah. Hampir enam abad setelah “sumpah palapa” itu, sejumlah anak muda yang tak saling mengenal melakukan sebuah pertemuan besar dan “menandai” diri mereka sebagai “Kami” yang bersumpah. Di ujung Oktober 1928 itu, ratusan anak muda dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Islaminten Bon, Jong Ambon, Pemuda Betawi dan banyak lagi melaksanakan Kongres Pemuda II.

Mereka mengucap ikrar bersama untuk bersatu dalam satu ikatan yang menyatukan tanah air, bangsa dan bahasa. Imajinasi ikatan itu lalu dikenal dengan “sumpah pemuda” justru setelah kongres berakhir.  Dalam kongres penuh semangat itu juga, seorang gadis berusia 15 tahun “dipaksa” menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi gesekan biola sang penciptanya, WR Supratman.  Karena tekanan represif Belanda, lirik “merdeka”  dalam Indonesia Raya di ganti dengan kata “mulia”. Dolly Salim, gadis muda yang menjadi orang pertama di Republik ini yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam sebuah wawancara dengan majalah Pertiwi (Oktober 1987) mengakui, dirinya diminta menyanyi karena kebetulan duduk di bangku paling depan saat kongres.

Indonesia Raya dalam perspektif milenial adalah “sumpah” yang terus dinyanyikan. Membayangkan sebuah ikatan yang penuh imajinasi. Tetapi sebagaimana imajinasi, kadang manis penuh semangat namun tak sedikit yang liar. Sangat sedikit yang diwujudkan dalam nyata. Terutama yang berhubungan dengan  pikir dan laku.  Semua pemimpin atau mereka yang diberi “percaya” untuk melayani banyak orang  juga selalu mengawali tugasnya dengan sumpah. Sumpah jabatan misalnya disaksikan manusia dengan tradisi berdiri di bawah kitab suci atau menunjukan simbol keyakinan. Ada lafaz yang terucap. Di lakukan dalam sebuah upacara penuh aturan. Ada dimensi manusia dan Tuhan yang hadir. Tetapi seperti lakon protokoler lainnya, yang diingat kemudian adalah “upacara” itu yang dipameran lewat foto kenangan.  Dimensi sumpah tidak lagi berhubungan dengan sesuatu yang Kuasa. Yang dipercaya punya kemampuan mengatur dan mengawasi setiap laku.

Sumpah bukan lagi ikatan imajinasi yang wajib “dibumikan” dalam keseharian (bertugas melayani) tetapi lebih pada kenyataan yang bermemori pendek. Ada kerakusan. Ada keinginan untuk terus menjadi super. Dan kapitalisme hadir dalam wilayah privat untuk menolak kebenaran. Kekuasaan yang lahir dari proses demokrasi yang tidak jujur secara tidak proporsional hanya memberi manfaat kepada mereka yang di atas. Sedangkan jutaan orang lainnya ditinggalkan dalam kondisi yang stagnan atau menurun. Di ujung semua ini ada kekacauan. Francis Fukuyama dalam bukunya, “Identity, The Demand For Dignity And The Politics Of Resentment” menyebut fenomenna ini sebagai munculnya politik kebencian. Sesuatu yang menjadi katalisator untuk musim semi di Arab, kebangkitan ISIS, lahirnya Brexit, tumbuhnya sayap kanan progresif dan makin kuatnya imajinasi negara baru yang diyakini lebih adil dan sejahtera.

Di kalangan anak muda kini, “sumpah” 91 tahun lalu berulang kali dirayakan dalam upacara, tebaran iklan atau postingan gambar di media sosial tanpa gerakan untuk “berkumpul” dan “berjuang”. Kebanyakan kita masih terjebak pada imajinasi “the agent of change”. Padahal tanpa “agent” itu, dunia terus berubah. Kemakmuran hanya milik sebagian yang tak banyak. Di kamar sebelah, ketidakmakmuran memeluk mereka yang banyak. Kita jelas tak butuh “sumpah” baru karena sejatinya negeri ini sudah penuh dengan tumpukan “sumpah”. Saatnya kita bergerak memimpin. Menjadi “The Leader Of Change”. Merubah hal kecil di sekeliling kita menjadi lebih baik. Memungut sampah misalnya tak butuh aturan tertulis. Hanya butuh gerakan kecil untuk menunduk dan memungutnya. Lebih pada kesadaran.

Jika kita mengenang mereka yang dulu ber”sumpah” hanya dengan ingatan setahun sekali, maka kita sedang merencanakan kegelapan. Yang gelap dan pasti kacau adalah masa depan kita. Bukan masa depan mereka yang dulu bersumpah. Anak muda kini makin jarang berkumpul. Kita ber”rumah” secara maya. Dalam rumah maya itupun, diksi tentang perbedaan dan saling menyalahkan lebih dominan. Ada dominasi kebenaran yang dikelompokkan. Tere Liye dalam novel “Negeri Di Ujung Tanduk” menuliskan sebuah paradoksal imajiner, “Jika kita memilih untuk tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk, hanya soal waktu akan pecah berantakan”. Dengan ini kita sebaiknya merenung tanpa perlu bersumpah lagi.

Bagikan

Komentar

News Feed