TERNATE,MSC-Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dinilai tak mampu membangun koordinasi dengan Bupati dan Walikota. Padahal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa mengontrol bupati/walikota di provinsinya.
“Koordinasi antara Pemprov dan pemkot/pemkab itu amat penting, salah satunya sinkrongkan arah pembangunan. Jika hubungan pemprov dan pemkab/kota tidak baik, jangan berharap pembangunan akan baik”, kata Ketua DPD KNPI Maluku Utara, Irman Saleh, Minggu (13/10/2019).
Menurut Irman Saleh, dua kali kegiatan yang digelar Pemprov Malut dalam rangka HUT ke20, bagi KNPI Malut juatru tidak menggembirakan. Kegiatan pertama yakni dialog yang dihadiri juga oleh gubenur, malah tidak ada kepala daerah kabupaten/kota yang hadir.
Pemkab Halbar hanya mengutus salah satu asistennya, pemkab/pemkot lain memilih tidak hadir. Acara puncak pada Sabtu (12/10) tampak hadir hanya Bupati Halteng Edi Langkara dan walikota Tikep Ali Ibrahim.
“Atas dasar itu, knpi sarankan gubernur untuk maksimalkan koordinasinya ke Bupati/ walikota. Bupati dan Walikota juga tidak harus ego”, pintahnya.
Kadang-kadang, katanya, bupati/walikota karena merasa dipilih langsung oleh rakyat, hanya fokus kepada tugas-tugas mengurusi rakyatnya. Padahal, ada juga tugas mengurus kebijakan-kebijakan pusat yang dikoordinasikan gubernur agar pemerataan pembangunan berjalan dengan baik dan terjadi sinkronisasi.
Menurutnya, dengan kewenangan gubernur mengontrol bupati/walikota, katanya, gubernur juga lebih dapat menjalankan tugas sinkronisasi seluruh kabupaten dan kota dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kalau tidak jalan sendiri-sendiri, kabupaten ini bikin ini, kabupaten itu bikin itu. Siapa lakukan sinkronisasi, koordinasi, membangun sinergi, nanti tidak optimal,” katanya.
Selain itu lanjut Irman Saleh, DPRD Provinsi juga harus pekuat fungsinya, jangan hanya target titip proyek di SKPD. Kinerja pemprov akan baik atau buruk, penentunya termasuk wakil rakyat.
“Bayangkan saja,
dari begitu banyak SKPD, justru yang capai target PAD hanya dinas PTSP. DPRD
harus maksimal fungsinya, dengan begitu pimpinan SKPD akan bekerja sungguh-sungguh,
salah satunya demi capai target PAD,”sebut Irman. 
Selain, gubenur, DPRD dan pimpinan SKPD harus membuka buka diri, dan jangan alergi kritik. Maksimalkan koordinasi dengan stakeholder, karena orang orang yang di luar pemerintahan, termasuk akademisi tentu miliki keinginan besar untul berkontribusi terhadap pembangunan. (red)
Komentar