JAILOLO,MSC- Kepolisian Resor Halmahera Barat Utara mengajukan anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 6,7 Miliar ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Kapolres Halbar AKBP Aditya Laksimada menuturkan, anggaran yang telah diusulkan pejabat lama (Kapolres lama) sebesar Rp6,7 miliar. Anggaran itu katanya, dibagi Rp3 miliar untuk non tahapan dan Rp2 miliar lebih untuk masa tahapan inti.
Pengusulan anggaran pengamanan telah disampaikan kepada Pemerintah daerah, Polres hanya menunggu hasil dari pembahasan yang dilakukan antara Tim TAPD dengan Banggar DPRD.
“Kita sendiri belum dapat kabar dari Pemda karena sejauh ini kita hanya menunggu mekanisme Pemda dan DPRD untuk mengetuk palu baru disampaikan ke kita melalui Penandatanngan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Kapolres Halbar AKBP Aditya Laksimada, Kamis, (17/10/2019)
Aditya menuturkan, secara pribadi belum dapat kabar dari Pemda yang disetuji dan realisasinya besaran anggaran yang diusulkan. Pemda katanya, saat ini lagi memproses selanjutnya jika ada persetujuan tentunya Polres akan dipanggil.
“Kemarin saya sudah koordinasikan
dengan Pemda sudah di proses, kita hanya menunggu hasilnya dan kalau sudah ada
kita akan diundang semacam menyampaikan nota hibah,”ujarnya 
Anggaran sebesar 6,7 Miliar, kata Kapolres, sudah dihitung karena semua kegiatan sudah tercofer termasuk skala pengamanan dengan adanya besaran anggaran yang telah diusulkan.
“Karena kita tidak sendiri kemungkinan kita akan melibatkan BKO dari Polda dan satuan samping dan kalkulasinya sudah termasuk disitu. Tetapi nanti kita lihat jika kondisi dan situasi dimana memerlukan penambahan baik personil maupun waktu, maka kita tinggal ajukan lagi tambahannya,” terang Kapolres
Mantan Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Banten ini juga menjamin Pilkada 2020 nantinya berjalan aman tertib sesuai dengan skejul yang sudah dijadwalkan oleh KPU terkait dengan tahapan-tahapannya sehingga berjalan aman dan lancar 
“Harapan saya yang pertama tentunya besaran yang kita ajukan ke Pemda sebesar Rp6,7 miliar bisa terpenuhi kalau untuk waktunya selama itu belum masuk pada mekanisme pembahasan silahkan saja karena itu prosesnya di Pemda, tetapi saya yakin bahwa Pemda sudah memikirkan itu tidak akan terlambat,”katanya. (ijha)
Komentar