TERNATE,MSC-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman meminta Pemerintah Kota Ternate merancang Standar Operasional Prosedural (SOP) tentang mitigasi bencana.
Sebab SOP mitigasi bencana ini penting sebagai petunjuk proses penanganan pasca bencana. Ia mencontohkan, lambannya proses penanganan pasca bencana saat terjadi bencana gempa bumi yang melanda Kecamatan Batang Dua pekan kemarin.
“Kalau saya lihat kemarin misalkan bencana gempa terjadi pada malam hari, tapi sampai pagi kemudian satu hari setelah gempa itu belum ada action nyata, sementara masyarakat di Batang Dua butuh kita punya kehadiran, memang akses informasi kita yang terbatas, karena itu kedepan manajemen penanganan mitigasi bencana di Ternate lebih diperhatikan lagi, supaya ketika terjadi gempa SOP-nya sudah jelas,” ucapnya.
Menurut politis partai Demokrat alasan SOP harus dibentuk agar masyarakat tidak terlalu panik ketika bencana melanda. Karena itu kata dia, manajemen SOP yang harus dirancang juga mesti berbasis pada integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita berharap kedepan, selain anggaran manajemen-nya juga harus lebih bagus,” ujarnya.
Bagi Jainul Rahman, penanganan pasca bencana bukan hanya menjadi tugas BPBD, tetapi memerlukan semua OPD untuk bekerja secara berkeroyok, dan itu akan tertuang dalam SOP Mitigasi Bencana.
“Misalnya Dinas Perhubungan yang punya sarana transportasi, sarana perhubungan dalam bentuk speedboat yang dikelola Dishub ini harus diintegrasikan, sehingga begitu ada bencana di Batang Dua, itu tidak perlu lagi kita berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak lain untuk ke sana,” katanya.
Karena itu jika sudah ada SOP yang mengikat tentang proses penanganan pasca bencana, sehingga ketika terjadi bencana, masing-masing OPD sudah mengetahui tugasnya masing-masing. 
“Memang tugas utama itu di BPBD, tapi kita berharap kedepan ada integrasi dari semua pihak terutama dari SKPD masing-masing, supaya antar sektor itu ada semacam kerja sama yang baik,” kata Inul sapaan akrab Zainul Rahman. (red)
Komentar