TOBELO,MSC-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut Samsul Bahri menyoroti Kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pendistribusian Anggara Dana Bagi Hasil yang masih tergantung sebesar kurang lebih Rp. 32 mIliar.
“Kami (DPRD) baru selesai membahas dengan Sekda selaku Ketua TAPD terkait devisit anggaran di APBD Halut, dan ternyata salah satu faktornya akibat dari lambatnya penyetoran DBH dari provinsi Malut Ke Kabupaten Halut. Saat jni untuk devisit tahun 2019 sudah lebih dari 80 Miliar”,jelas Samsul.
Lanjutnya, total anggaran DBH Halut sebesar Rp. 46 Miliar, sementara baru di setorkan ke kas daerah Rp14 miliar pada beberapa waktu lalu. Ini artinya, Presentasi capaian realisasi DBH baru 30 persen dari Hak Pemkab yang baru di realisasikan oleh Provinsi Maluku Utara.
“Ini kan sangat tidak wajar. Dan
penyebab devisit ini juga berimbas pada belum terbayarkan tunjangan kinerja ASN
selama 4 bulan, kemudian belum terbayarnya gaji TKD guru di Halut. Juga gaji
TKD Kesehatan juga. Kami minta agar Utusan Dewan Provinsi dari Dapil Halut-Morotai
agar perjuangkan hal ini,”sebut Samsul. 
Menurut Samsul, gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba tidak ikhlas membangun Halmahera Utara, sebab perangkat kabinetnya seakan tidak berpihak ke Halut. Dan ini juga sudah menjadi masalah rutin di tiap tahunnya terkait dengan DBH dengan gubernur yang sama. 
“Jangan hanya bilang bahwa gubernur dari Suku Togale (Tobelo Galela). Tapi toh, tidak ada perhatian ke Pemda Halut. Saya Rasa Gubernur lupa dengan tanah dodomi,”tegas. (AL)
Komentar