TERNATE,MSC-Partai Golongan Karya (Golkar) akan menentukan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada 2020, harus dimulai dari penjaringan tingkat daerah. Sehingga semua kandidat harus mengikuti tahapan di daerah, dan tidak akan muncul kandidat dari DPP.
“Itu mekanisme yang berlaku di Partai Golkar saat ini, jadi tidak akan mungkin muncul kandidat di DPP kalau tidak ikut mekanisme penjaringan di daerah,” ungkap Ketua DPD 1 Partai Golkar Maluku Utara, Alien Mus pada saat pembukaan Uji Kompetensi dan penyampaian visi misi cakada yang dilaksanakan DPD 1 Partai Golkar Malut, bertempat di Hotel Grand Daffam, Selasa (14/1/2020).
Dikatakan, setelah mengikuti tahapan penjaringan di masing-masing kabupaten/kota serta Provinsi yang melakukan uji kompetensi dan penyampaian visi misi, selanjutnya diserahkan ke DPP yang menentukan rekomendasi.
“Rekomendasi Partai Golkar akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, tetapi harus mengikuti mekanisme dari daerah,” kata Alien Mus.
Selain itu kata anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara itu, mekanisme survey dengan biaya dibebankan kepada para bacalon adalah ketentuan yang diatur oleh DPP, bukan keinginan DPD 2 atau DPD 1.
“Survei dengan uang sekian ini bukan keinginan daerah, itu keputusan DPP Partai Golkar. Karena itu merupakan salah satu mekanisme penentuan cakada melalui survey,” sebut Alien Mus.
Alien Mus mengatakan uji kompetensi kandidat ini merupakan salah satu daerah di seluruh Indonesia yang melakukan inovasi terhadap petunjuk pelaksana (juklat) tentang rekruitmen pimpinan daerah.
Dalam rekruitmen itu, Golkar mengkombinasikan wawancara oleh internal partai dan uji kompetensi oleh para tim pakar yang diambil dari akademisi, dengan melakukan uji kompetensi terhadap calon kepala daerah (cakada) yang ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Untuk rekomendasi yang dikeluarkan DPP pertengahan Februari 2020, baru akan diumumkan kandidat yang dinyatakan mendapatkan rekomendasi usungan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Insya Allah sekembalinya Ketum dari kunjungan kerja dengan bapak presiden atau pertengahan Januari sudah kita tentukan. Kemudian disurvei, dan pertengahan Februari sudah ditetapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) siapa yang mau diusung,” katanya.
Sementara lembaga survey yang digunakan Partai Golkar dalam menjaring calon kepala daerah telah direkomendasi oleh DPP. “Lembaga survey yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar,” sebut Alien Mus. (red)
Komentar