oleh

Pemda Halut Konsultasikan Mekanisme DBH ke DPR-RI

TOBELO,MSC-Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) akan berkonsultasi mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) ke DPR_RI di Jakarta, terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan presentase peningkatan. Dimana DBH provinsi Maluku Utara yang di tahun sebelumnya pada 2018 silam hanya 0,7 persen dan di tahun 2019 meningkat menjadi 3,7 persen. 

Karena DBH yang seharusnya ada peningkatan jumlahnya di tahun 2019 sesuai dengan presentase peningkatan DBH provinsi sebesar 3,7 persen tidak direalisasikan di lapangan. Sebab setiap tahun DBH Halut justru menurun, padahal presentasenya meningkat 3 persen.

“Meningkat dari 0,7 ke 3,7 presentase DBH ke Provinsi Malut, akan tetapi realisasinya menurun di Kabupaten,”Jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut Mahmud Lasidji kepada wartawan Senin (17/02) kemarin

Atas persoalan tersebut, lanjut Mahmud, Bupati Frans Manery, Wakil Muchlis Tapi Tapi dan Sekda Fredy Tjandua pada Selasa (18/02/2020) bakal bertandang ke DPR-RI guna berkonsultasi terkait dengan mekanisme dan jumlah yang seharusnya di terima oleh Pemkab Halut untuk DBH yang dimaksudkan.

“Jadi Besok (hari jni) Bupati, Wakil, dan Sekda angkat berangkat ke DPR-RI untuk konsultasi masalah tersebut,”ujar Mahmud Lasidji. (AL)

Bagikan

Komentar