oleh

LSM Rorano Minta Sikap Tegas Gubernur

TERNATE,MSC-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rorano Maluku Utara meminta ketegasan Gubernur Maluku Utara selaku ketua Gugus Tugas Provinsi terkait dengan bertambahnya kasus pasien Covid-19 di Maluku Utara.

Direktur LSM Rorano, Asghar Saleh menuturkan, menyikapi bertambahnya kasus terkonfirmasi positif Covid19 di Maluku Utara dimana dua kasus baru adalah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang memiliki riwayat perjalanan dari luar Maluku Utara, serta belum terbukanya data penanganan pandemic, harus ada sikap tegas.

Asghar Saleh meminta, Gubernur/Bupati/Walikota agar segera melakukan pertemuan (bisa secara virtual) untuk menyamakan langkah penanganan. Sejauh kami amati, belum sekalipun ada pertemuan sehingga langkah penanganan di lapangan masih bersifat sektoral.

“Pertemuan itu salah satunya untuk mengantisipasi analisa pandemic yang disampaikan oleh Prof. Ridwan Amiruddin”, sebut Direktur Asghar Saleh dalam siaran persnya kepada malutsatu.

Selain itu,  Gubernur segera mengeluarkan keputusan yang bersifat memaksa bukan lagi dalam bentuk himbuan seperti larangan bagi siapa saja untuk memasuki wilayah Maluku Utara kecuali penduduk berKTP Maluku Utara yang ingin pulang ataukah orang-orang yang memiliki kepentingan medis

Untuk itu Asghar Saleh meminta, agar segera menutup jalur transportasi laut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemda Sula dikecualikan untuk kapal yang membawa logistik atau bahan pokok kebutuhan warga. “Larangan ini berlaku selama sebulan ke depan,”katanya.

LSM Rorano juga menyampaikan, untuk mempermudah control dan pengawasan terhadap orang masuk maka hanya Bandara Babullah yang dibuka secara terbatas sesuai edaran Menteri Perhubungan.

Selain itu, memperkuat penjagaan (SDM dan APD petugas) dan akses pendataan di pintu masuk yang online sehingga data orang masuk bisa diperoleh otoritas pemerintahan level terbawah untuk mempermudah pengawasan di setiap lingkungan/kampung/desa atau kelurahan.

Bagi penduduk Maluku Utara yang akan pulang/masuk kata Asghar Saleh, agar diberlakukan  karantina selama 14 hari. Karantina dilakukan oleh masing masing Kabupaten Kota dibawah koordinasi masing masing Gugus Tugas.

“Pembagian pembiayaan karatina bisa dibuatkan kesepakatan bersama antara Bupati Walikota dengan Gubernur”pintahnya. 

Terpenting kata Asghar Saleh, akses dan keterbukaan informasi bagi OTG, ODP, PDP dan kasus positif sehingga masyarakat menjadi waspada dan saling berbagi dukungan untuk kesembuhan mereka yang sakit. Menutup informasi sama dengan terus memelihara ketakutan.

Asghar juga meminta Pemda Maluku Utara menyiapkan fasilitas rumah sakit terutama yang berhubungan dengan kedaruratan seperti ventilator dan ruang ICU khusus Covid19 serta memprioritaskan keselamatan Dokter dan Petugas Kesehatan.

“Menindaklanjuti SK Gubernur tentang Rumah Sakit Dukungan maka perlu dipertegas tentang kewenangan dan batasan penanganan Covid19 sesuai alasan klinis, sehingga tidak semua pasien yang bergejala mesti dirujuk ke RS Chasan Boesoerie Ternate terkecuali PDP yang butuh perawatan”,katanya.

Asghar juga menyatakan, perlu antisipasi layanan swab test atau PCR di rumah sakit dukungan di kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan. “Dalam situasi wabah, penegakan diagnostic sangat menentukan penanganan kasus sehingga kebutuhan laboratorium tetap menjadi prioritas,”sebutnya. (red).

Bagikan

Komentar

News Feed