oleh

Pandemi COVID-19, Kerentanan Sosial, dan Jaring Pengaman Sosial

Wabah pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata untuk kelangsungan kehidupan masyarakat untuk waktu yang lama. Bagaimana kelompok masyarakat rentan menghadapi kondisi tersebut? Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara?

Oleh : HERMAN OESMAN

Masyarakat dunia, tanpa kecuali, tengah berjuang keras menghadapi wabah pandemi COVID-19, terutama upaya penghentian persebaran melalui berbagai strategi : menjaga jarak fisik, beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah. Memang, bagi masyarakat dengan penghasilan tetap, menjaga jarak atau berdiam di rumah, bukanlah suatu persoalan.

Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat rentan dengan pendapatan harian : buruh, pedagang asongan, PKL, dan lainnya, justru menghadapi dilematika. Terutama berkaitan dengan persoalan kesejahteraan sosialnya.

Tentu, persoalan ini akan menimbulkan perseptual yang beragam. Wabah pandemi COVID-19 belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir. Karena itu, wabah pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata untuk kelangsungan kehidupan masyarakat untuk waktu yang lama. Bagaimana kelompok masyarakat rentan menghadapi kondisi tersebut? Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara?

Secara sosiologis, kerentanan sosial akan hadir apabila kehidupan masyarakat baik, aspek psikologi, ekonomi, sosial, dan kesehatan, menghadapi ancaman yang ditandai dengan terganggunya mata pencaharian, menurunnya produktivitas, meruaknya rasa kepanikan.

Wabah pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi masyarakat tanpa kecuali. Bahkan Bank Dunia dalam Laporan Bulan April 2020, menyebutkan COVID-19 berdampak serius pada kemiskinan, di mana orang-orang akan menderita secara tidak langsung pada pendapatan yang hilang. Implikasi dari kerentanan sosial adalah hadirnya tindakan masyarakat dalam bentuk pembangkangan, apatis, dan boleh jadi tindakan kriminal.

Tindakan pembangkangan dan apatis warga dapat disaksikan dari masih adanya warga yang tidak menjaga jarak (phsycal distancing), tidak menggunakan masker, bahkan masih berkumpul.  Seolah kondisi dalam keadaan normal. Tak ada persoalan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Tindakan lain yang hadir akibat kerentanan sosial adalah tindakan kriminal, akibat tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kiranya, ini yang perlu dicermati.

Soal apa yang akan dimakan warga untuk esok harinya di tengah ancaman pandemi. Saya kira, memang tidak selamanya kita harus makan nasi. Kita punya tradisi bagus selama ini, yakni memanfaatkan pangan lokal (ubi jalar, pisang, dan sebagainya). Saya kira, ini perlu suatu tahapan edukasi bagi warga untuk memberikan pemahaman dalam memanfaatkan pekarangan sekitar rumah, yang mungkin selama ini kita abaikan.

Mungkin ini terlalu normatif, tetapi setidaknya harus dilakukan. Bagi warga kota yang tak punya lahan, modal sosial antar warga, berupa saling membantu warga yang tak mampu harus dikembangkan dan dihidupkan.   

Tentu, hal yang paling menjadi perhatian dasar Pemerintah adalah soal kesejahteraan sosial masyarakat, terutama aspek ekonomi domestik rumahtangga, serta rasa aman untuk tetap melaksanakan fungsi-fungsi sosial dengan baik.

Karena itu, stimulus bantuan yang saat ini diberikan Pemerintah, merupakan bagian dari jaring pengaman sosial (social safety net) yang perlu dihitung dengan saksama dan dikembangkan, termasuk pola pemberian stimulus.

Karena itu, Pemerintah (terutama pemerintah daerah), perlu bekerja dengan data untuk mengatasi masalah sosial ini, termasuk sejauh mana kebutuhan bagi masyarakat dapat dipenuhi, agar kerentanan sosial tidak makin melebar mengarah pada tindakan irrasional.

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan CSR (corporate social responsibility) yang dimiliki perusahaan swasta untuk ikut membantu menguatkan jaring pengaman sosial.

Bagikan

Komentar

News Feed