oleh

Bagaimana Maluku Utara, Pemerintah Tutup Semua Moda Transportasi

TERNATE,MSC-Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara layanan transportasi udara penumpang komersil. Hal ini berlaku sejak 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020.

Yang dikecualikan adalah untuk kebutuhan medis, logistik dan kepentingan kedaruratan,

untuk pimpinan lembaga tinggi negara maupun wakil kenegaraan hingga organisasi internasional.

Selain itu, organisasi penerbangan khusus pemulangan WNI, WNA dan terkait penegakan hukum dan pelayanan darurat petugas penerbangan masih bisa dengan seizin menteri.

Hal ini tentu berkonsekwensi logis dari pemberlakuan larangan untuk Maluku Utara  yang harus disegerakan . “Besok sudah mulai dipikirkan kemungkinan menyewa pesawat militer untuk membawa hasil pemeriksaan Swab Test atau PCR ke Makassar,”kata Asghar Saleh, Direktur LSM Rorano Maluku Utara, dalam siaran pers ke malutsatu, Kamis (23/4/2020) malam.

Menurutnya, untuk kondisi pandemic coronavirus saat ini, sejak tiga minggu lalu telah meminta perhatian serius untuk membangun labodatorium sendiri di Ternate, meskipun biayanya sangat mahal.

“Namun no respons dan berpikir jangka pendek seolah-olah coronavirus yang sudah jadi pandemi ini tak berkepanjangan,”katanya.

Menurutnya, untuk fokuslah ke penanganan kesehatan lokal secara serius. Sudah ada 14 kasus positif yang jika dihitung secara eksponensial, maka jumlah kasus lokal sudah sangat banyak namun belum terdata.

“Bisa jadi sudah ada local transmitter yang belum diketahui. Penegakan diagnostik sebagai kebutuhan memutus rantai penularan jadi masalah serius karena kita tak punya laboratorium dan pesawat juga tidak terbang,”sebut Asghar Saleh.

Unutk itu, kata Asghar Saleh mulailah menggeser petugas di pintu-pintu masuk karena sudah tidak ada orang yang datang ke Maluku Utara. “Resufle kembali Gugus Tugas agar ramping dan efisien. Jika tak punya keahlian khusus sebaiknya dikurangi hingga bisa menghemat anggaran atau alihkan ke pemberdayaan ekonomi lokal,”saran Asghar Saleh.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate itu mengatakan, pemerintah daerah sudah mulai memutuskan skema ekonomi dan sosial secara terukur dan nyata sehingga dampak “lokdown” ini bisa diminimalisir.

“Contoh kecilnya adalah teman teman yang bekerja di bandara sebagai porter, sopir taksi atau para buruh di pelabuhan yang sudah pasti kehilangan pekerjaan harian,”ujar Asghar Saleh. (red)

Bagikan

Komentar