oleh

Walikota Ternate Utamakan Multiyears Dibandikan Penanganan Covid-19

TERNATE,MSC-Walikota Ternate Burhan Abdurahman dinilai lebih mementingkan kelanjutan proyek multiyears dibandingkan dengan persoalan penanganan Covid-19 yang saat ini menjadi ketimbang penanganan dampak Covid-19.

“Kami sangat sayangkan karena Pemkot tetap mendorong multiyears dan sejumlah belanja modal untuk dilanjutkan. Padahal dengan keterbatasan fiskal ini, kami menekan agar untuk multiyears dilakukan rasionalisasi juga dengan langkah rescheduling pembayaran di tahun 2020, mengingat multiyears ini tahun jamak,” kata Ketua Fraksi Nasdem Nurlaela Syarif kepada malutsatu.com, Kamis (7/5/2020).

Menurut Nurlaela, berdasarkan alokasi APBD 2020, total belanja modal sebesar Rp 228.310.152.076. Dari pos belanja modal ini, sebagian besar justru diserap oleh program kegiatan multiyears senilai Rp 100 miliar lebih.

Untuk itu, Nurlaela mengingatkan saat ini kebutuhan warga terdampak Covid-19 jauh lebih urgen ketimbang pembangunan proyek multiyears. Unutk itu Nasdem meminta meminta keseriusan saudara Wali Kota agar lebih responsif dengan kondisi rakyat di saat krisis ini.

“Tidak usah takut dengan masa jabatan wali kota yang akan berakhir di bulan Februari 2021. Ada mekanisme rescheduling anggaran yang jadi piutang nantinya. Yang terpenting saat ini prioritaskan dampak dari Covid-19,”kata Lela.

Anggota Banggar itu juga meningatkan, jangan korbankan sejumlah pos anggaran misalkan THR ASN atau TPP pegawai, dan yang terpenting kebutuhan untuk bansos yang maksimal dampak pada pelaku UMKM, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan stimulan dana untuk kelurahan ini yang harus jadi prioritas Pemkot.

Hal tersebut tergambar pada hasil rapat Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Ternate dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate Rabu (06/05) di Kantor Walikota dimana, tergambar skenario rasionalisasi anggaran APBD pemkot Ternate yang mengalami penyesuaian di sejumlah post anggaran.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate yang juga anggota Banggar Nurlaela Syarif, dari total APBD 2020 dengan total pendapatan yaitu 1.093.762.225.600 (1 Triliun lebih), terjadi penyesuaian sejumlah post anggaran yaitu bersumber dari dana transfer ke daerah tahun 2020 sebesar 73.761.260.000 (DBH, DAU, DAK fisik, DAK non fisik, dan DID).

Karena kondisi ini menurut Nurlaela Tim TAPD akan melakukan penyesuaian APBD 2020 sebesar 232 milyar yang harus dirasionalisasi, diantaranya dari belanja langsung barang dan jasa sebesar 11,78 % atau senilai 31,29 milyar, belanja modal 3,39 % senilai 7,7 milyar, pemotongan dana transfer daerah 73 milyar, pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) 34 milyar, dan estimasi kebutuhan penanganan covid 19 sampai juli 2020 senilai Rp39 Miliar.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem, data rasionalisasi masih terdapat sejumlah ganjalan diakibatkan Tim TAPD tidak secara detail melampirkan rincian penjabaran penyesuaian rasionalisasi anggaran APBD 2020.

“Tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi gambaran awal, kami Fraksi Nasdem akan terus melakukan pengawasan ketat pada saat nanti usulan TAPD pada saat rasionalisasi kebutuhan dana penanggulangan covid 19 yang sudah di estimasi senilai 39 milyar,” ujarnya.

Lebih lanjut Nurlaela menambahkan, ketidakseriusan Saudara Walkota ini tampak pada postur belanja modal dengan skenario rasionalisasi hanya berkisar pada 3,39% atau senilai 7,7 milyar. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed