oleh

Rektor Unkhair : PSBB Harus Menjadi Landasan Hukum Kepala Daerah

TERNATE,MSC-Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Prof Husen Alting menilai Maluku Utara sudah saatnya dilakukan penerapatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurutnya, PSBB bukan saja untuk menekan penyebaran corona virus, akan tetapi PSBB akan menjadi acuan hukum bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan terutama soal penganggaran.

“PSBB akan menjadi acuan hukum bagi daerah atau kepala daerah dalam mengambil kebijakan termasuk yang terpenting soal penganggaran,”kata Prof Husen Alting kepada wartawan, Jumat (8/5/2020) di posko Sahid Hotel Ternate.

Dia mengatakan, kebijakan kepala daerah dalam melakukan karatina wilayah yang telah dilakukan di beberapa wilayah Maluku Utara, dikuatirkan akan menjadi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

Sebab lanjutnya, kepala daerah tidak punya kewenangan penetapan karatina wilayah. Karena kartina wilayah pasti akan berujung dengan penetapan anggaran. “Alasan apa anda mengeluarkan anggaran untuk Karatina Wilayah, sedangkan itu bukan kewenangan anda,”sebutnya.

Husen Alting yang juga koordinator perencanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku Utara menyebut, Maluku Utara pernah bermasalah dengan dana darurat sipil saat kerusuhan sosial pada tahun 1999 lalu.

Dimana akhirnya, mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn berurusan dengan KPK dan harus mendapat vonis penjara dengan sanggahan dugaan korupsidana darurat sipil.

“Kalau dilihat saat itu (darurat sipil) Thaib Armaiyn dikatakan pahlawan, tetapi bergantinya pemimpin dan waktu, Tahiab Armaiyn berubah menajdi tersangka,”katanya.

Oleh karena itu kata Husen Alting jalan baiknya, harus dilakukan PSBB agar payung hukum jelas bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan termasuk penganggaran.

“Kekuatiran saya dikemudian hari nanti, kita bermasalah dengan hukum, tidak ada kewenangan kepala daerah karatina wilayah dan menetapkan anggarannya,”kata Husen Alting. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed