oleh

Hendra Kasim Nilai Ternate Belum Layak Berlakukan New Normal

TERNATE,MSC-Pengamat kebijakan public Hendra Kasim menilai, secara hukum pemberlakuan New Normal adalah bentuk pemerintah menghindari atau lepas tangan atas tanggungjawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan, indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 tegas memilih konsep welfare state, itu berarti pemerintah harus hadir di tengah publik memastikan kebutuhan warga, termasuk pula pemkot Kota Ternate.

Selain itu, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan adalah hak asai manusia yg diakui dan dihormati konstitusi, maka sudah seharusnya hak asasi ini diutamakan, sehingga kata Hendra Kasim New Normal kalau boleh dibilang cara menghindar pemerintah. Ibarat Bayi, masih prematur, dipaksa lahir sungsang.

“Saya tidak terlalu paham mengenai unsur kesehatannya, tapi penjelasan dari berbagai ahli di media serta standar WHO, dapat kita simpulkan pemberlakuan New Normal itu apabila dua hal telah terpenuhi, pertama, penyebaran covid melalui transmisi lokal dapat diidentifikasi dan dikontrol, kedua grafik positif covid mulai menurun,”kata Hendra Kasim.

Sebab kata Hendra Kasim, kaktanya, di Ternate transmisi lokal hingga hari ini belum bisa diindentifikasi secara menyeluruh dan dikontrol. Sementara positif covid justru meningkat pasca idul fitri.

Bagi Hdendra Kasim, pemberlakuan new normal terlalu di paksakan. Keuangan Daerah memang akan terganggu dan itu konsekuensi logis. Silogismenya, premis minor ekonomi terganggu karena covid, premis mayor, grafik covid masih terus meningkat, conclusinya,  elesaikan covid agar ekonomi membaik.

“Ini antara pilihan PAD atau keselamatan publik. Saya berharap Pemkot memilih keslamatan publik, meskipun pilihan ini tidak populis. New Normal belum saatnya untuk Kota Ternate,”katanya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed