oleh

Mampuhkan Maluku Utara Laksanakan Tahapan Pilkada di Tengah Pandemi?

TERNATE,MSC-Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 dijadwalkan diselenggarakan pada 9 Desember, sehingga tahapan pilkada akan dimulai kembali 15 Juni.

Di Maluku Utara terdapat 6 kabupaten dan 2 kota yang melaksanakan Pilkada serentak yakni, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Tentunya Pilkada 2020 di tengah masa pandemic akan memunculkan beberapa anggara tambahan, dan sebelum pandemic terjadi Tarik ulur daerah untuk pengganggaran Pilkada karena ketersediaan anggaran daerah. Belum lagi Pemda dipusingkan dengan anggaran penanganan Covid-19, bagaimana Pilkada saat masa pandemic ini.

Untuk pelaksaaan Pilkada di masa Pandemic terjadi penambahan anggaran untuk Alat Pengaman Diri (APD) bagi penyelenggaran yang harus ditalangi oleh daerah masing-masing. Belum lagi terjadi penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena menerapkan protol kesehatan terutama menjaga jarak sehingga jumlah pemilih Per TPS hanya 500 orang pemilih.

Terakit hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir kepada wartawan menjelaskan, adanya penambahan anggaran bagi daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada karena penyiapan APD serta penambahan TPS yang berkonsukuensi jumlah petugas TPS bertambah.

Ketika disinggung kesiapan sejumlah daerah Samsuddin mengatakan, dari hasil rapat konsultasi melalui Video Confferem beberapa daerah di Maluku Utara mengaku siap melaksanakan pilkada 2020. “Dari pengakuan beberapa daerah mereka nyatakan siap melakasanakan pilkada 2020,”kata Samsuddin kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Kendati begitu, Samsuddin tidak berani menyebutkan kesiapan anggaran masing-masing daerah karena saat ini sedang dikosentrasi dan focus dalam percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 rumit dan mahal.

“Tahapan-tahapan pilkada di tengah pandemi itu rumit. Karena memang tahapan pilkada sendiri sudah sangat detail, ditambah lagi ada protokol kesehatan, sehingga tambah rumit. Dan yang jelas mahal,” ujar Pramono dalam diskusi virtual ‘Polemik dan Solusi Pilkada 2020’, Selasa (9/6).

Sebab, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menggelar Pilkada dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ia mengatakan, Korea Selatan yang menyelenggarakan pemilu legislatif saat pandemi juga membutuhkan tambahan anggaran yang cukup signifikan

“Meskipun risiko tinggi, rumit dan mahal, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena banyak negara lain yang dapat menjadi rujukan. Bagi kami, pilkada di tengah pandemi dapat diselenggarakan sepanjang memenuhi beberapa prasyarat,” katanya.

Syarat pertama, soal regulasi dan landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020, sehingga pengambilan keputusan itu memiliki argumen hukum yang kokoh. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada membuka ruang Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan Desember karena Covid-19 belum berakhir.

“Kedua, pengambilan keputusan itu secara politik juga kokoh karena diambil melalui rapat yang memang melibatkan lembaga-lembaga berwenang. Ada lembaga penyelenggara pemilu, ada Kemendagri, ada Komisi II DPR,” lanjut Pramono.

Belum lagi, kementerian/lembaga lain yang berkaitan dengan wabah virus corona seperti Kementerian Kesehatan maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, terkait usulan tambahan anggaran pilkada untuk kebutuhan alat pelindung diri perlu dibahas dengan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR pada Rabu (3/6) lalu, KPU mengajukan usulan tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 5 triliun. Bawaslu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 290 miliar dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak Rp 39,052 miliar. (red/rci)

Bagikan

Komentar

News Feed