oleh

Saat Resses Sultan Husain Alting Akui Banyak Permintaan Pilkada Ditunda

TERNATE,MSC-Anggot Komite I DPD-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara, Husain Alting mengaku mendapat permintaan agar pelaksanaan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda karena pertimbangan masa pandemic Covid-19.

Saat melaksanakan reses di kadato Ici kelurahan Kulaba Ternate, Rabu (10/6/2020) Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah mengaku saat reses aspirasi yang paling banyak diserap adalah warga menginginkan Pilkada serentak tahun 2020 di tunda hingga pandemic Covid-19 melandai.

“Ini adalah kunjungan reses ke dua di Kota Ternate dan keluhan yang pertama sekali disampaikan adalah menyangkut dengan Pilkada. Mereka meminta Pemerintah Pusat lebih bijaksana, dan kalau bisa Pilkada untuk sementara waktu ditunda dulu karena situasi dan kondisi yang tidak terlalu baik, tapi saya sudah menyampaikan Pemerintah sudah memutuskan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada Desember tahun ini,” ungkap Husain Alting.

Untuk itu lanjut Husain Alting, sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat selanjutnya tugas DPD akan mengawasi ketat efektifitas protokol kesehatan yang diterapkan saat Pilkada berlangsung sehingga tidak ada warga maupun penyelenggara yang terpapar virus corona.

“Sehingga semua tertata dengan baik, masyarakat jangan sampai terpapar dengan factor situasional yang terjadi. Kita sebagai anggota DPD dan anggota MPR hanya sampai pada tingkat pengawasan, sampai sejauh mana roda pemerintahan bisa berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, DPD RI secara kolektif telah memberikan pertimbangan kepada Pemerintah, tetapi karena Pemerintah sudah memutuskan maka selanjutnya akan ada pengawasan ketat sehingga pelaksanaan Pilkda tidak melenceng dari protok yang ditetapkan.

Selain soal Pilkada, Sultan juga mengaku menyerap aspirasi warga mengenai bantuan sosial (Bansos) yang tidak merata. Sehingga kata Husain Alting, pemerintah sudah memaksimalkan memberikan bansos, tetapi di lapangan ada ketidaksempurnaan dalam pembagian Bansos.

“Itu disampaikan ke kami dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah daerah kemudian pelaksana eksekusinya di bawah adalah Dinas-Dinas dan sebaginya agar menata ini lebih baik,”katanya.

Selain itu Sultan berharap, tingkat validitas data-datanya harus tinggi. check and balance harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga implementasi di lapangan, bantuan bisa diberikan tepat sasaran. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed