oleh

Bawaslu Harap Petugas Pilkada 2020 dapat Perlindungan Kesehatan

TERNATE,MSC-Sebagai konsekuensi tetap digelarnya Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara berharap adanya jaminan perlindungan kesehatan terhadap penyelenggara pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan sebagai penyelenggaran pemilu di daerah, Bawaslu Maluku Utara tetap akan melaksanakan keputusan Pemerintah terkait dengan lanjutan pelaksanaan tahapan pilkada 2020 meskipun saat ini bangsa Indonesia sedang dalam masa pandemic Covid-19 tidak terkecuali di Maluku Utara.

 “Sebagai penyelenggara Bawaslu siap melaksanakan Pilkada 2020, karena itu perintah Undang-undang,”ungkap Ketua Bawaslu Malut saat diskusi melalui zoom meeting dengan topic “urgensi pelaksanaan pilkada 2020  di tengah pandemi covid 19, Jumat (12/6/2020).

Akan tetapi lanjut Muksin Amrin, jaminan kesehatan bagi penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan tentunya harus sesuai dengan mekanisme dan protokol kesehatan di tengah pandemi covid 19, seperti jaminan kesehatan bagi penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan kampanye, tahapan pendaftaran calon dan pada hari pencoblosan.

Dia mengatakan, keputusan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020, di Maluku Utara terdapat calon independen di Kota Ternate, tentunya tahapan lanjutan akan dimulai dari ferivikasi dukungan paslon serta pemutahiran data pemilih yang akan dimulai ada 15 Juni nanti.

“Inilah yang kami berharap semua persoalan penyelenggara sudah harus dibekali dengan protap kesehatan termasuk penggunaan APD, sebab penyelenggara harus turun langsung di masyarakat baik itu ferivikasi dukungan maupun pemutahiran data pemilih,”sebutnya.

Harapan Bawaslu tersebut sebagai kosukwensi dari keputusan pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, tetunnya Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan APD.

Maka tak heran lanjut Ketua Bawaslu, dalam RDP dengan pemerintah dan DPR, Bawaslu maupun KPU meminta tambahan anggaran untuk pengadaan APD bagi seluruh jajaran penyelenggara. “Memang pilkada paling rumit dan sangat mahal,”katanya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed