oleh

Imam Makhdy Akui Data Pendidikan di Maluku Utara Amburadul

TERNATE,MSC-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Imam Makhdy Hasan mengungkapkan ketersediaan data base menjadi penghambat bagi pengembangan dunia pendidikan.

“Memang ini kesalahan Dinas Pendidikan sebelumnya yang tidak mendata dengan jelas, kemudian data yang kita sandingkan dengan Dapodik tidak bisa kita pakai,” tuturnya.

Imam juga menyampaikan, data pendidikan selama ini masih disesuaikan dengan data Dapodik. Hanya saja data tersebut di input dari sekolah. Hal ini berpengaruh pada bantuan yang diberikan ke sekolah, karena bantuan yang diberikan selalu sama.

Pendidikan di Malut kata Imam Makhdy belum bisa maju karena data pendidikan saja masih amburadul. Maka bekerja harus sesuai data sebab, selama ini Dikbud tidak ada data pemanding dari BKD dan Dapodik.

Mantan Kepala Dinas Infokom itu mengakui, masalah ini setelah dilakukan penelusuran kata Imam Makhdy ternyata operator 1 (satu) orang melayani data untuk 6 sampai 7 sekolah.

“Satu sekolah saja operator sangat repot karena tugasnya juga harus membuat laporan dan sebagainya, apalagi kalau menghendel sampai 7 sekolah bagaimana datanya nanti. Bukan kita tidak percaya data Dapodik, tetapi kita juga harus ada data sendiri agar tidak berpengaruh terhadap siswa,” ungkapnya.

Selain data Dapodik, ada juga data yang berbeda dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut. Namun dia mengatakan, data yang ada di BKD terkait dengan honor daerah memang berbeda dengan data yang ada di Dinas Pendidikan, tetapi pihaknya akan membenahi masalah ini.

“Anggaran honor ini ada juga melalui BOS, DAU, dan APBN. Jika ada pertanyaan kenapa sampai data itu bisa berubah? Kami harus menjawab bahwa jangan sampai dia terima dobel dari tiga sumber anggaran itu,” cetusnya.

Oleh karena itu pihaknya, menurunkan tim untuk melakukan pendataan kabupaten dan kota. Dan yang menjadi fokus pendataan adalah jumlah guru honorer, guru definitif, guru produktif, jumlah siswa dan sarana prasarana sekolah. Data tersebut, nanti disandingkan dengan data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dapodik.

Diakuinya, harusnya pendataan dilakukan lebih awal, namun karena pandemi Covid-19 yang merebak hingga ke kabupaten/kota mengalami sedikit keterlambatan. Sebab ada sejumlah aturan yang diberlakukan di masing-masing daerah terkait protocol kesehatan seperti rapid tes, surat kesehatan.

“Covid-19 ini menghambat kegiatan pendataan, karena harus sesuai prosedur dari masing-masing daerah seperti rapid test dan surat kesehatan lainnya. Tapi kami tetap melakukan pendataan meskipun banyak persyaratan yang harus dilengkapi,” ujarnya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed