oleh

KASN Keluarkan Sanksi 6 ASN, Bawaslu Haltim Awasi Pelaksanaannya

MABA,MSC-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sudah menerima surat tembusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang laporan ketidaknetralan ASN dalam kegiatan Pilkada.

Surat tersebut terkait dengan proses penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten Haltim, beberapa waktu lalu.

Mereka yang diproses Bawaslu Haltim dalam kasus dugaan pelanggaran kode edtik ASN diantaranya, RG yang diketahui bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), HSA bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), IM Satpol PP, LK Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop), semnatara  MRS di Dinas Komunikasi dan Persandian MH Sekretariat DPRD.

Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir kepada maslutsatu.com menjelaskan, dalam rekomendasi KASN pada poin 4 huruf a menjelaskan, menjantuhkan sangsi moral berupa pernyataan terbuka sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang pembinaan dan jiwa krops dan kode etik ASN.

Sementara di huruf e, memberikan tindakan keras terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaanya mengacu pada peraturan dan perundang-undang.

Selain itu pada poin 5 dan 6, kata Suratman dijelaskan, paling lambat 14 hari sudah melaporkan hasil tindak lanjuti dari rekom tersebut ke KASN, terhitung mulai menerima rekomendasi tersebut.

Selain itu, surat tembusan dari KASN tersebut juga sudah ditembuskan kepada pembina kepegawaian daerah yakni Bupati Haltim, untuk memberikan sanksi disiplin.

“KASN sudah memberikan tembusan kepada Bawaslu dan Bupati Haltim. Untuk Bupati Haltim diberikan tugas memberikan sanksi,” tambahnya.

Konsukuensinya, apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti maka KASN akan merekomendasikan ke Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian maupun pejabat yang berwenang, yang mana telah melanggar sistem dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unutk itu, Suratman Kadir menambahkan, pihaknya juga akan mengawal sanksi yang akan diberikan. Pasalnya, Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi tindaklanjut dari surat KASN. Pembina kepegawaian daerah atau Bupati Haltim diberikan waktu 14 hari untuk memberikan sanksi.

“Kami akan ikut mengawal dari tindaklanjut pelanggaran yang diberikan KASN kepada Enam ASN. Karena waktunya dibatasi selama 14 hari,” tutupnya. (can)

Bagikan

Komentar

News Feed