oleh

Jelang Pilkada Walikota Ternate Pergantian Pejabat, Bawaslu Layangkan Undangan

TERNATE,MSC-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan melayangkan undangan ke Walikota Ternate, Sekertaris Daerah Kota Ternate, dan BKPSDM untuk dimintai klarifikasi mengenai dengan adanya dugaan pergantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagaimana yang termuat di dalam lampiran Surat Keputusan Nomor 824/2342/2020 Tanggal 23 Juni 2020.

Anggota Bawaslu Kota Ternate sekaligus Koordinator Divisi Hukum, dan Penanganan Pelanggaran, Sulfi Majid SH menjelaskan, meskipun di Kota Ternate, Walikota bukan sebagai Bakal Calon Pertahana tetapi larangan mutasi pejabat enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada tetap saja berlaku.

“Pasal 71 Ayat (2) itu larangannya bukan hanya kepada Pertahana, sehingga akan diundang untuk dimintai klarifikasi terkait dengan hal itu,”kata Sulfi Majid kepada wartawan, Sabtu (27/6/2020).

Dia mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi baru akan dikaji dan dianalisis untuk mengetahui apakah perbuatan pergantian pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Namun, jika kita memperhatikan UU Nomor 10/2016, ada larangan mengenai dengan pergantian jabatan menjelang 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

“Adapun pengecualiannya, yaitu pergantian pejabat boleh dilakukan bilamana mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,”katanya.

Pengertian pejabat kata Sulfi Majid, adalah Pejabat Struktural yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pejabat pengawas.

Sementara pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Ketentuan ini yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 maupun SE Mendagri No. 273/487/SJ.

Lebih lanjut lagi kata Sufli Majid, subjek hukum yang dilarang melakukan pergantian jabatan itu Gubernur, Bupati, dan Walikota, termasuk dengan Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati dan Walikota. Artinya bahwa tidak hanya pertahana yang dilarang, tetapi juga non pertahana.

Tafsir yang demikian sebut Sulfi Majid, juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 273/487/SJ, yang menentukan juga bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,”katanya.

Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang menyelenggarakan Pilkada baik yang mencalonkan maupun yang tidak mencalonkan diri. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed