TERNATE,MSC-Pemerintah Kota Ternate dinilai belum sigap dalam mendukung pendidikan di masa pandemic Covid-19, dengan memberikan dukungan pelayanan bagi proses belajar mengajar.
Ketua Farksi Nasdem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan, pelayanan pendidikan di Kota Ternate mulai dari tingkatan PAUD/TK/SD/SMP dari hasil kajian dan jaring aspirasi Fraksi Nasdem menilai Wali Kota dan Dinas Pendidikan dalam kondisi bencana non alam covid 19 cenderung lemah.
Menurut Nurlaela, sejak awal selalu berkoordinasi memberikan masukan kepada Diknas kaitan langkah strategis dan antisipasi seperti metode during (dengan jaringan) dan luring (luar jaringan), memang sejuah ini berjalan tapi Diknas tidak melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa.
Nurlaela memebrikan contoh soal keseragaman jam belajar mengajar di rumah, Diknas belum berfikir dan bertindak kaitan dengan Perwali (peraturan Wali Kota) terkait jam wajib belajar di rumah, secara seragam, biar ada kerjasama guru dan orang tua dan serentak dengan seluruh siswa.
“Selama ini hanya kembali ke kreativitas guru masing-masing. Jam belajar ini menjadi penting karena meski di rumah tapi suasana sekolah juga tetap terasa, kalo pemberlakuan jam belajar misal mulai dari jam 8 pagi sampe jam 11 siang, siswa di rumah tetap mengunakan baju seragam misalkan,” ujar Nurlaela.
Nurlaela juga mengakui bahwa pendidikan tanpa peran guru itu berat, makanya perlu ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa dan pemerintah harus hadir menfasilitasi ini secara adil dan bijaksana.
Menurutnya, inovasi lainnya Pemkot tidak kreatif adalah metode kelas online dengan fasilitas zoom meeting. Temuan kami di lapangan sebenarnya Diknas tidak sigap dan tanggap berkolaborasi dengan wadah PGRI.
“Sebarnya sekolah siap, sebagian guru juga siap, untuk kelas online, hanya di setiap kelas perlu pasang jaringan internet, guru juga didorong kapasitas SDM-nya berbasis IT untuk mengajar anak-anak di rumah guru di kelas, model kelas online,”sebut Lela.
Dikatakan, perlu siapkan sarana pendukung oleh pemerintah, kesiapan SDM Guru untuk bisa ikut serta. Tapi sekolah siapkan tim IT pembelajaran, guru bisa disiapkan.”Kami dapat info PGRI, DPRD sudah tawarkan skema ke Dinas pendidikan tapi implementasinya lemah,”ujarnya.
Selama ini lanjut Nurlaela, langkah inovasi hanya dari PGRI seperti kerjasama dengan RRI untuk program pendidikan secara gratis bahkan guru berkontribusi untuk membayar secara patungan nara sumber karena Dinas pendidika tidak support. “Ini disayangkan,” tutup Nurlaela. (red)
Komentar