oleh

KPK Temukan Modus Korupsi di BPD Maluku Malut Oleh Sejumlah Kepala Daerah

TERNATE,MSC-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menemukan sejumlah modus dugaan korupsi di tubuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Maluku Utara. Kredit Fiktif untuk dana Pilkada calon petaha sampai dukungan dana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk Partai Politik Kepala Daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam rillis kepada malutsatu.com tertanggal 2 Juli 2020 menyebutkan, dalam rangka memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara (Malut) atau BPD MalukuMalut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lewat Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah I, meminta semua pemangku-kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD MalukuMalut.

Imbauan ini disampaikan KPK saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah se-Maluku Utara, Dewan Direksi BPD MalukuMalut, dan Para Pejabat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, melalui telekonferensi, Kamis, 2 Juli 2020.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Provinsi Malut, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Bupati/Walikota atau Perwakilan Kabupaten/Kota se-Malut, Direktur Utama BPD MalukuMalut, dan Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Malut.

Dalam pembukaannya, Gubernur Provinsi Malut, Abdul Gani Kasuba, menyatakan pihaknya mendukung upaya pembenahan penatausahaan dan peningkatan penerimaan BPD MalukuMalut.

“Sebagai salah satu pemegang saham BPD MalukuMalut, Pemerintah Provinsi Malut berkepentingan supaya bank daerah dapat dikelola dengan baik dan bebas korupsi,” kata Abdul Gani.

Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, mengatakan bahwa secara umum KPK menemukan masih adanya dugaan beberapa jenis permintaan “layanan” dari para pemegang saham BPD. “Mayoritas permintaan layanan tersebut adalah dari pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Maruli.

Satu, lanjut Maruli, permintaan honor rapat termasuk honor untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kegiatan BPD lainnya yang melibatkan para pemegang saham. Dua, permintaan biaya kegiatan, yaitu permintaan untuk membiayai Musyawarah Daerah (Musda) dan kegiatan-kegiatan lainnya dari Partai pendukung Kepala Daerah petahana. Tiga, permintaan biaya berobat, yaitu permintaan biaya kesehatan untuk diri dan keluarga pejabat daerah, baik pengobatan di dalam maupun luar negeri.

Empat, sebut Maruli, permintaan Tunjangan Hari Raya (THR). Lima, permintaan dukungan sponsorship, yaitu pembiayaan kegiatan lain yang tidak menjadi atau di luar rencana kegiatan resmi BPD. Enam, permintaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu, dimana ada modus permintaan pembiayaan perjalanan dinas palsu atau perjalanan dinas yang bukan untuk kepentingan BPD. Tujuh, permintaan dukungan dana dalam keikutsertaan pejabat atau petahana Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana ada permintaan pembiayaan kampanye dan uang pencalonan kepada BPD.

Selain permintaan “layanan”, sambung Maruli, KPK juga mencatat lima potensi modus intervensi yang biasa dilakukan para pemegang saham dalam pengelolaan BPD, yaitu menempatkan calon Direktur lewat “kedok” Panitia Seleksi (pansel); memindahkan dana, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari BPD ke bank lain; atau mark-up pengadaan di BPD menggunakan vendor yang diduga keluarga atau kerabat pejabat daerah atau anggota legislatif,” kata Maruli.

Juga, kata Maruli, masih adanya permintaan kredit fiktif untuk melunasi hutang pembiayaan pencalonan dan kampanye Pilkada, yang umumnya pembayaran kredit lancar 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun pertama, lalu setelah itu dimacetkan agar bisa dihapuskan (write-off). Lantas, ada pula pembayaran fee terselubung dari perusahaan asuransi, dimana fee ini diberikan kepada Kepala Daerah dan dibagikan pula kepada Pejabat Struktural dan Direksi BPD.

Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Slamet Wibowo, menyebutkan bahwa tata kelola perbankan yang sehat dan baik sangat penting bagi pengembangan kinerja BPD, yang mencakup struktur kelembagaan, proses bisnis, dan dampak (outcome).

 “Salah satu cara agar BPD dapat meningkatkan penerimaannya adalah Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan BPD sebagai bank penampung seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah,” ujar Slamet Wibowo.

Pada sisi lain, Direktur Utama BPD Maluku Malut, Arief Burhanudin Waliulu, menyampaikan bahwa sampai pertengahan tahun 2020, masih ada 4 (empat) daerah di wilayah Malut dimana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) belum ditempatkan di BPD, yakni Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

“Walaupun begitu, kami sedang melakukan komunikasi dengan keempat daerah tersebut supaya seluruh transaksi dapat bekerja sama dengan BPD MalukuMalut,” kata Arief.

Mengakhiri rapat, Maruli Tua kembali mengingatkan bahwa para Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pemegang saham terbesar di BPD. Karena itu, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di dalam pengelolaan Pemda dapat dilakukan oleh BPD supaya sekaligus memperkuat BPD. Dalam kenyataannya, dana-dana tersebut tidak semuanya ditempatkan di BPD, tapi juga di bank-bank lainnya.  

“Oleh sebab itu, perlu ada kerja sama yang baik antara KPK, Pemda, OJK, dan BPD MalukuMalut dalam rangka penatausahaan bank daerah yang sehat di masa mendatang,” tutupnya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed