oleh

Masyarat Diminta Turut Awasi ASN dan Kades di Pilkada 2020

MABA,MSC-Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa (Kades) serta perangkat desa dalam Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020, menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur.

“kami berharap kepada seluruh ASN dan Kepala Desa maupun perangkatnya, agar tetap menjaga netralitas dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020,”tegas Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Kartini Abdullah, Kamis (02/07/2020).

Perempuan Bawaslu Haltim itu menyebutkan, jika ASN bersikap tidak netral dalam Pilkada, maka ASN tersebut dapat dikenai sanksi dispilin yang pemberian sanksinya sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disipiln PNS.

Bagi Kartini, ASN memiliki hak pilih akan tetapi sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar melayani semua kalangan tanpa kepentingan kelompok atau person, sebagaimana kode etik ASN.

“Jadi, Netral bukan berarti tidak memilih, namun netral dalam artian jangan ikut-ikutan berpolitik praktis dan memihak pada salah satu Pasangan Calon agar ASN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional tanpa adanya kepentingan,”kata Kartini Abdullah. 

Oleh karena itu, ASN desa memiliki batas-batas dalam setiap tahapan Pilkada termasuk Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Sehingga memiliki hak memilih namun tidak untuk turut serta berpartisipasi dalam mengkampanyekan maupun mensosialisi bakal calon, baik itu melalui media sosial (Medsos) maupun secara person.

“Ini yang harus disadari bersama, karena sudah sangat jelas dilarang, apalagi berikan like, berkomentar atau mengunggah salah satu bakal calon di medsos merupakan suatu pelanggaran, jadi jangan anggap remeh,” katanya.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemic Covid-19 tentunya bagi Kartini Abdullah, banyak program kemanusiaan seperti bantuan sosial kepada masyarakat dimana peran ASN dan Kades serta perangkatnya akan terlibat secara massif di dalamnya.

“Kami tidak akan sungkan-sungkan untuk memperoses jika kedapatan ASN maupun Kepala Desa serta perangkatnya yang mencoba memanfaatkan momen ini,” tegas Kartini seraya mengajak untuk mensuksekan pilkada damai bermartabat, butuh dukung dari semua pihak terutama dukungan masyakarat.

“Masyarakatlah yang bersentuhan langsung di lapangan maka itu diharapkan jika kedapatan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN maupun Kepala desa dan perangkatnya bisa dilaporkan ke penyelenggara tingkat kecematan setempat,” ujarnya.

Sebagai langkah tegas yang diambil Bawaslu Kabupaten Haltim, karena hal ini telah tertuang dalam  Undang-undang  (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti uu nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota menjadi Undang-undang.

Selain itu UU nomor 6  Tahun 2014  tentang Desa, peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan pertauran pemrintah nomor 47 tahun 2015 dan permendagri nomor  83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Sementara itu netrlaitas ASN mengacu pada UU nomor 5/2004 tentang aparatur sipil negara, UU nomor 10 tahun 2016  tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, PP nomo 53 2010 tentang disiplin PNS, PP nomor  42 tahun 2004, tentang jiwa korps dan kode etik PNS, serta Surat Menpan-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal  27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN dan SE KASN NO B-2900/KASN/11/2017 , tanggal 10 NOVMBER 2017.(can).

Bagikan

Komentar

News Feed