oleh

Walikota Tikep Minta Usut Dugaan “Layanan” Pejabat Daerah di Bank Maluku Malut

TERNATE,MSC-Temuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adanya dugaan bebrapa jenis permintaan “layanan” dari pemegang saham Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Malut, dimana mayoritas permintaan layanan tersebut adalah dari pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Ternyata mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) salah satu pemegang saham di Bank orang Maluku Maluku Utara itu, untuk diusut ke ranah hukum oleh KPK.

Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt Ali Ibrahim ketika dikonfirmasi menegaskan, KPK harus mengusut tuntas permintaan layanan dari pada kepala daerah maupun pejabat daerah.

“Selaku pemegang saham kami meminta KPK untuk mengusut tuntas adanya perbuatan yang dilakukan sejumlah pejabat daerah di BPD,”pintah Cap Ali Ibrahim, pada Jumat (3/7/2020).

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Malut, Abdul Gani Kasuba, menyatakan pihaknya mendukung upaya pembenahan penatausahaan dan peningkatan penerimaan BPD MalukuMalut.

“Sebagai salah satu pemegang saham BPD MalukuMalut, Pemerintah Provinsi Malut berkepentingan supaya bank daerah dapat dikelola dengan baik dan bebas korupsi,” kata Abdul Gani.

Seperti diberitakan malutsatu.com sebelumnya, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua, mengatakan bahwa secara umum KPK menemukan masih adanya dugaan beberapa jenis permintaan “layanan” dari para pemegang saham BPD.

“Mayoritas permintaan layanan tersebut adalah dari pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Maruli.

Diantaranya, lanjut Maruli, permintaan honor rapat termasuk honor untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kegiatan BPD lainnya yang melibatkan para pemegang saham. Adanya permintaan biaya kegiatan, yaitu permintaan untuk membiayai Musyawarah Daerah (Musda) dan kegiatan-kegiatan lainnya dari Partai pendukung Kepala Daerah petahana.

Selain itu, permintaan biaya berobat, yaitu permintaan biaya kesehatan untuk diri dan keluarga pejabat daerah, baik pengobatan di dalam maupun luar negeri. Permintaan Tunjangan Hari Raya (THR). Permintaan dukungan sponsorship, yaitu pembiayaan kegiatan lain yang tidak menjadi atau di luar rencana kegiatan resmi BPD.

Lanjut Maruli, permintaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu, dimana ada modus permintaan pembiayaan perjalanan dinas palsu atau perjalanan dinas yang bukan untuk kepentingan BPD serta permintaan dukungan dana dalam keikutsertaan pejabat atau petahana Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana ada permintaan pembiayaan kampanye dan uang pencalonan kepada BPD.

Selain permintaan “layanan”, sambung Maruli, KPK juga mencatat lima potensi modus intervensi yang biasa dilakukan para pemegang saham dalam pengelolaan BPD, yaitu menempatkan calon Direktur lewat “kedok” Panitia Seleksi (pansel); memindahkan dana, baik DAU, DAK, atau Dana DBH dari BPD ke bank lain; atau mark-up pengadaan di BPD menggunakan vendor yang diduga keluarga atau kerabat pejabat daerah atau anggota legislatif,” kata Maruli.

Juga, kata Maruli, masih adanya permintaan kredit fiktif untuk melunasi hutang pembiayaan pencalonan dan kampanye Pilkada, yang umumnya pembayaran kredit lancar 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun pertama, lalu setelah itu dimacetkan agar bisa dihapuskan (write-off).

Lantas, ada pula pembayaran fee terselubung dari perusahaan asuransi, dimana fee ini diberikan kepada Kepala Daerah dan dibagikan pula kepada Pejabat Struktural dan Direksi BPD. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed