oleh

Bawaslu Haltim Ungkap ASN Masih Dominasi Pelanggaran di Pilkada

MABA,MSC-Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak di 270 daerah pada 9 Desember mendatang, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran netralitas ASN, Maluku Utara urutan pertama di Indonesia dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 44 kasus.

Kordinator Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggar (HPP) Bawaslu Haltim, Basri Suaib mengungkap 44 kasus di Maluku Utara terdapat 13 yang ditanggani Bawaslu Haltim kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masih menjadi tren pelanggaran tertinggi.

“Jenis pelanggaran Kode Etik dengan memposting atau mengunggah dan me-like foto dan komentar bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Haltim pada Pilkada 2020 melalui akun Facebook,”kata Basri Suaib kepada malutsatu.com, Sabtu (18/7/2020).

Basri juga menjelaskan, dari 13 kasus yang ditangani terdapat 12 ASN dan 1 orang Kepala Desa (Kades), dan untuk ASN telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Yang sudah mendapat putusan sebanyak 6 kasus dari KASN kepada Bupati Haltim untuk ditindak lanjuti,”katanya.

Menurut dia, pelanggaran netralitas yang dilakukan PNS dan kepala desa ini menunjukkan tingkat kerawanan paling tinggi dalam konteks politisasi birokrasi sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020.

Menurut Basri Suaib, keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama petahana, setidaknya dipengaruhi iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih.   

Selain itu kata Basri Suaib, posisi ASN yang cenderung dilematis. Satu sisi dituntut untuk bekerja secara profesional. Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan.

Meskipun begitu sesuai amanat undang-udangan ASN harus bersikap netral, dan Bawaslu juga diberikan kewenangan sesuai dengan tugas dan kewenangan akan tetap mengawasi dan memproses jika ditemukan adanya ASN dan Kepala Desa yang ikut terlibat.    

“Netralitas ASN, Kepala Desa atau Aparatur Desa menjadi faktor terpenting untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Hal demikian menjadi fokus Bawaslu melakukan pengawasan dan dilakukan tindakan tegas,”sebut Basri Suaib. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed