oleh

Bawaslu-Gakkumdu Lakukan Pemetaan Potensi Pelanggaran di Pilkada Haltim

TERNATE,MSC-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Selasa (4/8/2020) menggelar rapat koordinasi (rakor).

Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir menjelaskan, rakor tersebut selain membicarakan program Gakkumdu juga dilakukan pemetaan potensi pelanggaran pada setiap tahapan pilkada termasuk tahapan pemutahiran data (coklit) yang saat ini sementara berjalan.

“Selain kita bahas bersama soal program Gakkumdu kita juga melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada setiap tahapan termasuk coklit,”kata Suratman Kadir kepada malutsatu.com, Selasa sore.  

Menurutnya, dalam rapat kordinasi dibahas potensi pelanggaran Pidana pemilu pada tahapan pencocokan dan penelitian sampai pada tahapan penetapan di DPT. “Kami melakukan pemetaan bagian bagian mana saja di tahapan DPT ini yang akan menjadi potensi pelanggaran,”kata Suratman Kadir.

Sehingga lanjut Suratman dengan adanya pemetaan potensi pelanggaran paling tidak sentra Gakumdu memiliki data awal dalam melaksanakan proses pemantuan terhadap pelanggaran yang nantinya akan terjadi.

“Sentra Gakumdu tetap berkomitmen untuk menindak siapa saja yang memcoba melakukan pelanggaran pada tahapan pilkada termasuk dalam pemutahiran dan penelitian terhadapa daftar pemilih,”sebutnya.

Dikatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini juga terdapat pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan hal tersebutlah Bawaslu menganggap perlu adanya pembahasan mengenai tindak pidana mengenai tahapan pemutakhiran daftar pemilih bersama dengan Sentra Gakkumdu.

Ia juga menjelaskan 5 pasal yang berkaitan dengan tindak Pidana tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Pasal 177, 177A, 177B, 178, dan Pasal 182. Sebab lanjujnya, dalam ketentuan ada tindak pidana tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Diantaranya kata Suratman, memberi keterangan tidak benar untuk daftar pemilih, memalsukan data dan daftar pemilih, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih serta menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed