oleh

Pemalsuan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Berpotensi Pidana?

TERNATE,MSC-Temuan adanya dugaan pemalsuan dukungan sejumlah penyelenggara di jajaran KPU dan Bawaslu kota Ternate terhadap calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, oleh Bawaslu dalam hasil pengawasan Verifikasi Faktual (Verfak).

Bawasku Kota Ternate telah menyampaikan rekomendasi ke KPU Kota Ternate sejumlah temuan dukungan termasuk 14 orang penyelenggaran masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan.

Temuan itu merupakan hasil pengawasan proses verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan berjalan yang hingga kini masih berlangsung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid SH membenarkan pihaknya menemukan 14 penyelenggara pemilu masuk dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan.

Ke-14 penyelenggaran tersebut baik di jajaran KPU maupun Bawaslu yang namanya masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan, Bawaslu kata Sulfi Majid akan memanggil sejumlah nama-nama penyelenggara tersebut.  

“Untuk memastikan kebenaran dukungan dari penyelenggara tersebut itulah salah satu yang harus kita klarifikasi,”sebutnya kepada wartawan pada Rabu (5/8/2020) di kantor Bawaslu Kota Ternate.

Terkait dengan usnur pidana dalam kasus pemalsuan dokumen dukungan perseorangan? Sulfi Majid mengaku Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu mengalami kesulitan menjerat dengan ketentuan pidana.

Sebab lanjutnya, jika merujuk pada ketentuan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dimana dalam norma tersebut yang dimaksud adalah pasangan calon, sementara dalam kerentuan UU nomor 10 tahun 2016 pasangan calon adalah pasangan yang sudah mendaftar di KPU.

“Saat ini namanya masih sebagai bakal calon karena yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU, sementara normal dalam pasal yang dimaksud pasangan calon”kata Sulfi Majid seraya menyebutkan problemnya ada aspek yang longgar dari aturan itu.

Sehingga dari unsur pidana Bawaslu maupun Gakkumdu sulit mendapat unsur pidananya karena menyebut pasangan calon. Akan tetapi jika ada masyarakat yang melaporkan secara kelembagaan Bawaslu tetap memproses.

Sebab Bawaslu tidak boleh menyatakan hal tersebut tidak memenuhi syarat terkait dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu. “Kalau ada laporan kita tetap proses, sebab laporan menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk tindaklanjut,”katanya.

Dikatakan, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pasangan calon yang telah mendaftar di KPU dan ditemukan adanya pemalsuan dokumen. “Kalau di pasal itu maksudnya, pasangan calon yang telah mendaftar dan kemudian ditemukan adanya pemlasuan dokumen,”ungkapnya.  

Sulfi juga menjelaskan, unsur setiap orang dalam pasal 185A tidak terbatas pada pasangan calon tetapi setiap orang bisa saja tim sukses, tim penghubung atau orang yang mendatangkan KTP itu.

Bawaslu kata Sulfi Majid baru akan memproses jika ada masyarakat atau pemilik KTP yang melaporkan ke Bawaslu. Atau bisa saja lanjutnya, laporan langusng ke kepolisian karena tindak pidana umum.

“Kalau tindak pidana umum langsung ke Polisi, jika ada laporan ke Bawaslu akan direkomendasikan ke polisi tindak pidana umum,”sebutnya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed