oleh

Bawaslu Proses Jika Ada Pelanggaran Pidana Pemalsuan Dokumen Dukungan

TERNATE,MSC-Tahapan perbaikan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan menjadi perhatian serius Bawaslu Kota Ternate. Bahkan Bawaslu akan langsung memproses jika ada dugaan pelanggaran pidana pada tahapan tersebut.

“Saat ini kami memonitoring di beberapa kecamatan secara langsung, di kecamatan Hiri dan Moti, selanjutnya akan meminitoring di kecamatan yang lain, titik fokus saat ini dua tahapan yang beririsan yaitu verfak perseorangan dan Coklit yang sedang berjalan,”ungkap ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan kepada wartawan pada Minggu (9/8/2020).

Kifli mengatakan, untuk syarat dukungan Pendukung yang sementara dipelajari yang terbanyak ada di tiga kecamatan, yaitu Ternate Tengah, Ternate Selatan dan kecamatan Ternate Utara, unutk meastikan kebenaran dukungan. “Kami harus memastikan kebenaran dokumen syarat dukungan itu sesuai atau tidak,”katanya.

Selain itu, kata Kifli Sahlan Bawaslu harus memastiakan setiap dokumen BA1-KWK dan BA1.1-KWK tersebut sudah diserahkan ke PPS atau belum. Sebab katanya, waktu verfaknya sangat singkat. “Namun, Hampir rata-rata sudah diterima oleh PPK dan di teruskan ke PPS,”kata Kifli Sahlan.

Dikatakan, jika terdapat ada pendukung  yang tidak memberikan dukungan, lalu namanya terdapat dalam B.1-KWK dan B.1.1-KWK, maka sudah tentu Bawaslu Kota Ternate akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Artinya, kalau misalnya terdapat ada pendukung yang tidak memberikan dukungan, namun namanya terdapat dalam dokumen syarat dukungan, maka sudah tentu hal itu merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, yang ketentuannya telah dijelaskan di dalam Pasal 185A UU No. 10/2016, dan Bawaslu akan menindaklanjuti kalau ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan,”tegasnya.

Prinsipnya lanjut Kifli Sahlan, Verifikasi Faktual Perbaikan harus dilakukan tepat prosesur, taat asas dan taat norma, terutama penyelenggara itu sendiri dan juga calon perseorangan maupun LO dan Tim penghubung.

“Karena itu, kami pastikan bahwa orang-orang yang menjadi LO Calon Perseorangan itu juga benar legalitasnya, yang setidak-tidaknya mendapatkan SK Tim dari Calon Perseorangan untuk menghindari hal-hal yang tidak  bisa dipertanggung jawabkan,”pungkasnya.

Bawaslu diakui Kifli Sahlan, telah menyurat ke KPU soal permintaan SK tim atau LO yang ada di masing-masing wilayah kecamatan ataupun kelurahan. Namun sampai sekarang Bawaslu belum terima SK Tim Calon perseorangan, sementara argo verifikasi sudah berjalan.

Ketua Bawaslu juga menghimbau kepada masyarakan yang mengetahui ada dugaan pelanggaran pemilihan, termasuk pada tahapan Verifikasi Vaktual perbaikan ini, boleh langsung melaporkan di Bawaslu Kota Ternate dan jajaran yang disertai bukti permulaan yang cukup.

Data yang diperoleh saat ini Bawaslu dari hasil pengawasan Verfak calon perseorangan telah menemukan dugaan pelanggaran etik, dimana ada sejumlah penyelenggara masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed