oleh

Diduga Beri Dukungan Calon Perseorangan, Bawaslu Panggil 14 Penyelenggara

TERNATE,MSC-Badan Penegawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate melayangkan surat pemanggilan klarifikasi terhadap 14 orang penyelenggara di jajaran Bawaslu dan KPU yang masuk dalam daftar pemberian dukungan kepada bakal calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan ketika dikonfirmasi membenarkan telah menyampaikan kepada secretariat Bawaslu mempersiapkan surat undangan klarifikasi terhadap 14 penyelenggara yang namanya masuk dalam daftar pemberian dukungan calon perseorangan.

“Yang sesuai kesepakatan kita akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap 14 orang penyelenggaran pada Selasa nanti,”kata Kifli Sahlan pada Senin (10/8/2020) di kantor Bawaslu Ternate.

Ia membenarkan jajaran Bawaslu dalam melakukan penawasan Verifikasi Faktual (Verfak) telah menemukan sejumlah nama yang memberikan dukungan kepada bakal calon walikota dan wakil walikota jalur perseorangan.

Dari sejumlah nama yang ditemukan, lanjut Kifli Sahlan terdapat 14 orang penyelenggara tingkat ad hock baik di jajaran Bawaslu maupun KPU. “Dugaan sementara sebagai pelanggaran etik, karena sebagai penyelenggara tidak boleh memberikan dukungan kepada calon,”katanya.

Hal tersebut juga diakui, Sulfi Majid selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Ternate. Sulfi bilang dugaan pelanggaran etik kepada 14 penyelenggaran karena hasil Vefak ditemukan nama mereka masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan.

Sebagai penyelenggaran kata Sulfi Majid harus bersikap netral kepada semua pasangan calon, untuk itu dalam kode etik penyelenggara dilarang berpihak kepada setiap pasangan calon baik itu tindakan, atau keputusan apalagi sampai pada pemberian dukungan.

“Tidak ada toleransi kalau dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan terbukti 14 orang ini benar-benar memberikan dukungan sebagaimana temuan hasil pengawasan Bawaslu,”tegasnya.

Terkait dengan unsur pidana dugaan pemalsuan dokumen dukungan, Sulfi Majid mengaku untuk sementara belum berkesimpulan ke arah itu. Sebab kata Sulfi Majid saat ini yang akan ditelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 14 orang penyelengara yang dipanggil oleh Bawaslu.

Namun demikian Sulfi Majid tak menapik jika nanti adanya dugaan pelanggaran etik, jika nanti hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. “Nanti kita lihat perkembangan hasil pemeriksaan atau klarifikasi 14 orang penyelenggara,”katanya.

Kalupun kata Sulfi Majid jika nanti hasil pemeriksaan mengarah ke pemalsuan dokumen dukungan, tentunya harus melalui proses yang dilakukan baik di internal Bawaslu, Gakkumdu hingga pelimpahan ke Kejaksaan.

“Jadi nanti hasil klarifikasi dugaan pelanggaran etik dan kemudian ada dugaan pemalsuan dokumen dukungan, itu nanti kita tindak lanjut dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang berlaku di Bawaslu,”katanya.

Ketika ditanya terkait dengan sanksi pelanggaran etik, Sulfi Majid dengan tegas berdasarkan aturan ada berbagai bentuk sanksi termasuk sanksi pemecatan sebagai penyelenggara.

Berbeda dengan untuk pelanggaran pidana pemalsuan dokumen sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 185 A Ayat (1), bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk Calon perseorangan terancam pidana, penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Ancaman dalam pasal 185 A kata Sulfi Majid berlaku bagi siapa saja, sehingga bisa saja pasangan calon, LO serta tim penghubung bahkan penyelenggara KPU maupun Bawaslu. “Setiap orang artinya siapa saja yang terlibat dalam tindakan pemalsuan dokumen itu yang dikenakan dalam pasal ini,”sebut Sulfi Majid.

Sehingga itu, pihak-pihak yang nantinya diperiksa selain daftar nama dalam pemberian dukungan, pasangan Calon, LO, tim penghubung atau orang yang diberi kuasa untuk menyerahkan dokumen ke KPU. “Termasuk juga KPU yang membidangi hal itu yang akan diperiksa kalau nanti kasusnya sudah sampai ke dugaan pelanggaran pidana,”katanya.

Undangan pemanggilan dugaan pelanggaran etik telah dilayangkan secretariat Bawaslu Kota Ternate. “Sesuai arahan pimpinan undangan klarifikasi telah dilayangkan kepada pihak-pihak yang dipanggil,”kata Hamdi Al Idrus selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Ternate. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed