oleh

Bawaslu Sebut Kasus Enam Desa Bisa Terjadi di Pilkada 2020

TERNATE,MSC-Kasus pemilih di enam desa yang tidak melaksanakan hak pilih pada pemilihan gubernur Maluku Utara (Malut) lalu dan menjadi gugatan di Mahkamah Kosntitusi (MK), bisa terjadi pada pilkada 2020 nanti.

Hal itu diungkapkan Hj. Masita Nawawi Gani SH Anggota Bawaslu Malut selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan kepada wartawan dalam konferensi pers pada Jumat (14/8/2020) di kantor Bawaslu Jalan Makugawene Kelurahan Tobona Kota Ternate.

“Kasus enam desa harus ada komitmen bersama antara penyelenggaran (KPU-Bawaslu) maupun pemerintah daerah, sehingga hak pilih masyarakat tidak ada yang terabaikan dan akan menjadi masalah di kemudian hari,”kata Masita Nawawi Gani.

Dia mengatakan, dari hasil supervisi langsung di lapangan pada pengawasan coklit ditemukan pelaksanaan coklit tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam empat point kesepakatan.

Selain itu kata Muksin Amrin, dibicarakan teknis pelaksanaan coklit yang akan dilakukan PPDP serta pengawasan oleh Pengawas Desa serta Panwas kecamatan (Panwascam), dengan berpatokan pada empat point kesepakatan bersama antara Pemda Provinsi Malut, Bawaslu dan KPU.

Dimana masing-masing KPU melakukan pentadaan berdasarkan wilayah kerjanya saja, sehingga baik KPU Halut maupun Halbar tidak dapat melakukan pendataan di desa yang bukan wilayah hukum mereka.

“Fakta di lapangan ditemukan ada penyelenggara dari Halut yang melakukan pencoklitan di Halbar desa Bukti Rahmat, sementara di desa Bukit Rahmat tidak masuk dalam desa yang disengketakan,”ujar Masita.

Selain itu kata Masita, berdasarkan laporan Bawaslu Halmahera Barat dan Halmahera Utara menyebutkan, ditemukan ada penyelenggaran (PPS) Halut yang melakukan pencoklitan di wilayah hukum Kabupaten Halbar. “Dan sebaliknya penyelenggaran dari Halmahera Barat juga melakukan pencoklitan di wilayah hukum Halmahera Utara,”

Sedangkan sesuai kesepakatan juga lanjut Masita Nawawi, teknis coklit di enam desa juknisnya dikeluarkan oleh KPU Provinsi, tetapi yang terjadi di lapangan ada juknis yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten Halut dan Halbar. “Memang juksnis ada tapi bukan KPU Provinsi yang mengeluarkan,”katanya.

Seperti diketahui empat point kesepakatan antara Forkompimda, KPU dan Bawaslu dimana Pertama, bahwa dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada, masyarakat 6 desa di Kabupaten Halut maupun masyarakat yang berdomisili di cakupan wilayan Halbar harus sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki.

Kedua, disepakati bahwa KPU Halbar maupun KPU Halut tidak menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda.

Ketiga, KPU Halbar maupun KPU Halut tidak akan melakukan pendataan pemilih diwilayah administrasi yang berbeda, tetapi hanya mendata diwilayah administrasinya masing-masing. Selanjutnya masyarakat diminta proaktif melaporkan diri pada lokasi atau titik yang ditentukan sesuai wilayah administrasinya.

Keempat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban, maka pihak keamanan dari Polda Malut, Polres Halbar, Polres Halut, didukung TNI akan melaksanakan tanggung jawab pengamanan secara rutin. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed