oleh

Calon Perseorangan Muhdi-Gazali Tak Lolos di Pilwako Ternate

TERNATE,MSC-Langkah Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate jalur Perseorangan Muhdi B Hi Ibrahim dan Gazali Westplat (Muhdi-Gazali) untuk bertarung di Pilkada 2020 kandas. Keduanya tak cukup miliki dukungan sebagai syarat mendaftar di KPU sebanyak 12.467 dukungan.

Hal itu terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual (Verfak) dukungan perbaikan bakal pasangan calon wali kota dan wakil walikota Ternate jalur perseorangan, Jumat (21/8/2020) kemarin, di kantor KPU Kota Ternate.

Hasilnya, dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dari 8 Kecamatan se Kota Ternate hanya berjumlah 4.136. Melihat hasil dukungan MS pada Verfak awal yang berjumlah 1.720, maka pasangan Muhdi-Gazali kekurangan dukungan sebanyak 1.211. Karena syarat minimal pencalonan jalur perseorangan harus menembus angka 12.467 dukungan.

Hasil pleno berdasarkan dukungan per kecamatan yang memenuhi syarat (MS) yakni, Ternate Utara sebanyak 775 dukungan, Ternate Tengah sebanyak 931 dukungan, Ternate Selatan sebanyak 1.797 dukungan, Ternate Barat sebanyak 67 dukungan, kecamatan Ternate Pulau sebanyak 335 dukungan, Pulau Hiri sebanyak 36 dukungan, Moti sebanyak 193 dukungan serta kecamatan Batang Dua sebanyak 2 dukungan.

Sehingga total jumlah dukungan MS pada perbaikan sebanyak 4.136, ditambah dengan jumlah MS sebelumnya sebanyak 7.120 dukungan. Total jumlah dukungan seluruhnya sebanyak 11.256, sedangkan untuk memenuhi syarat harus memiliki dukungan sebanyak 12.467 dukunga. Dengan demikian paslon Muhdi-Gazali kekurangan dukungan sebanyak 1.211 dukungan.

“Jadi berdasarkan rekapan verifikasi faktual tahap satu dan tahap dua, maka bakal pasangan calon perseorangan Muhdi B Hi Ibrahim dan Gazali Westplat dinyatakan belum memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana ketentuan,” ucap ketua KPU Kota Ternate M Zen A Karim saat memimpin rapat Pleno.

Sebelumnya disaat pleno berlangsung, Muhdi sempat menyampaikan beberapa keberatan ke KPU dan juga Bawaslu. Lebih kepada Bawaslu, Muhdi mengatakan, disaat Verfak, Bawaslu melalui pengawas lapangan juga melakukan Verfak. Sementara dikehui, Bawaslu bertugas untuk mengawasi.

“Fakta di lapangan itu, KPU maupun Bawaslu sama-sama sebagai pelaksana, karena pengawas lapangan juga ikut melakukan verifikasi faktual,” ucap Muhdi.

Menanggapi hal ini, ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan menjelaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh prosedur tahapan teknis.

Hal itu lanjut Kifli Sahlan sesuai dengan yang tertuang dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tentang program, tahapan dan jadwal. “Jadi itu sudah menjadi ketentuan, ini bukan Bawaslu kota Ternate yang bilang, ini adalah regulasi,” terangnya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed