oleh

Mengawasi Pemilu/Pilkada, Mengawasi Diri Sendiri :

Dari Interpersonal Trust Menuju Public Trust

Pandangan Herman Oesman, Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Terhadap Buku Karya M. Afifuddin Anggota Bawaslu RI Dengan Judul “Membumikan Pengawasan Pemilu”.  

Sekapur Sirih

Terbitnya buku karya Sdr. Afif (M. Afifuddin) Anggota Bawaslu RI, ini tidak hanya memberikan “panduan dan perspektif” bagi anggota Bawaslu seluruh Indonesia, tetapi juga memberi “oase dan wawasan” bagi masyarakat awam untuk memahami seluk beluk pengawasan. Buku ini setidaknya menegasikan dan menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi semua masyarakat memiliki tanggun jawab yang sama. Selain itu, Bawaslu mengemban peran dan tugas yang tidak ringan, yang dalam pengantar penulis disebutkan :

“…Bawaslu membangun pendidikan pemilih agar mereka dapat menjalankan dua hal. Pertama menggunakan hak pilihnya di Pemilu maupun Pilkada. Kedua, mereka mau mengambil peran aktif mengawasi jalannya Pemilu, kemudian bermitra dengan Bawaslu dalam melaporkan temuan dugaan pelanggaran…” (Afifuddin, 2020 : xix).

Penulis berhasil memotret perjalanan lembaga pengawasan Bawaslu, terutama sejak 2017, yang diimbuhi dengan refleksi dan pengalaman pribadi penulis tatkala aktif sebagai pemantau pemilu. Pelibatan penulis sebagai anggota Bawaslu RI, setidaknya memberikan banyak ruang bagi penulis untuk mencermati pelbagai kekurangan dan kelemahan model dan pola pengawasan selama ini.

Kepercayaan Yang Terabaikan

Trajektori panjang perjalanan Bawaslu, sebagai lembaga pengawasan baik Pemilu maupun Pilkada, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Bawaslu di samping KPU tentunya, merupakan institusi paling berkepentingan menjaga dan mengawal marwah Pemilu dan Pilkada agar dapat terlaksana dengan tingkat kepercayaan tinggi (high trust) dari masyarakat. Pemilu (dan Pilkada) tidak sekadar selebrasi, festival, atau bazaar demokrasi, tetapi ada proses politik yang teramat agung untuk dibangun dan dirawat, tak hanya lima tahunan, tetapi berjejak panjang sampai kapan pun.

Karena itu, pemilu dan Pilkada harus mengisyaratkan sekian fungsi : mekanisme pemilihan penyelenggaraan negara; mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu; mekanisme yang menjamin adanya perubahan politik secara periodik; sarana penyelesaian konflik untuk dimusyawarahkan dan diperdebatkan secara konstitusional. Yang penting, menurut penulis, Pemilu harus memberikan jaminan legitimasi demokrasi. Legitimasi itu dapat dicapai bila Pemilu memenuhi nilai transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas (Afifuddin, 2020 : 2).

Pertanyaan kemudian yang mengemuka, apakah dengan pengawasan yang “ketat” mampu menciptakan demokrasi yang lebih baik? Lantas, dari mana pengawasan itu harus dimulai? Penulis mengurai sejarah pengawasan Pemilu di tanah air. Di mulai dari tahun 1980, dengan nama Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilihan Umum yang dipimpin Jaksa Agung, birokrasi sipil, serta pihak militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangan dan mulai bekerja tahun 1982. Panwaslak dibentuk Panitia Pemilu di Indonesia. Saat itu Pengawas Pemilu merupakan subordinat dari Panitia Pemilu, jadi benar-benar belum independen. Tahun 2010 pengawas Pemilu menjadi lembaga independen (Afifuddin, 2020 : 4).

Sejalan dengan itu, sejarah pernah mencatat, Pemilu di Indonesia yang dimulai tahun 1955, belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Sehingga kala itu telah ada kepercayaan (trust) antara seluruh peserta pemilu dengan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang pada saat itu dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang disebut dengan Dewan Konstituante.

Pengawasan Pemilu sebagaimana dikatakan di atas, selanjutnya dibentuk dengan dilatari ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah di-rekayasa oleh kekuatan rezim penguasa. Pada Pemilu 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih meningkat, akhirnya pemerintah dan DPR (saat itu didominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merespon gagasan itu untuk memperbaiki undang-undang dengan tujuan meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah kemudian mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu sebagai pendamping, Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Ada hal menarik yang tidak sempat dicatat penulis. Mengapa Pemilu tahun 1955 tidak adanya lembaga pengawas? Ternyata, masih kuatnya kepercayaan (trust) kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan Pemilu. Sementara hadirnya lembaga pengawas, karena hilangnya kepercayaan. Sampai sekarang, soal kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu masih menjadi sumber perhatian besar.

Mengikuti analisis Yoshihiro Francis Fukuyama dalam ”Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity” (1995), bila banyak orang dapat dipercaya dalam suatu masyarakat, masyarakat itu akan mencapai apa yang disebutnya sebagai hight trust society, masyarakat dengan derajat kepercayaan dan amanah tinggi. Sebaliknya, jika suatu masyarakat kebanyakan orang tidak dapat dipercaya, masyarakat itu disebut low trust society, masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah. Masyarakat mengalami defisit (lack of trust) dalam kepercayaan satu sama lain (mutual trust, interpersonal trust). Kepercayaan itu menjadi penting dalam hubungan sosial masyarakat apapun saat ini.

Karena itu, masyarakat yang memiliki tingkat amanah dan kepercayaan tinggi, berpotensi untuk membentuk kelompok yang oleh sosiolog Ferdinand Tonnies (1855-1936) disebut gesellschaft, atau dalam istilah lain disebut ummat. Ummat itu bukan hanya sekadar kerumunan orang. Ummat merupakan asosiasi yang memiliki visi, yaitu masyarakat yang berorientasi pada nilai kebajikan umum (social virtue, commun bonum) yang disebut al-Quran sebagai al-khair, memiliki misi, yaitu amar makruf (menciptakan social goods) dan mencegah timbulnya keburukan atau nahi munkar, dan memiliki tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan, keberhasilan, atau kemenangan yang disebut al- Falah (lihat, QS. Al-Baqarah 2 : 104).

Soal kepercayaan (trust) terutama di tubuh Bawaslu kerap menuai protes, terlebih di beberapa daerah, Bawaslu dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (lihat, : “Pendukung 5 Cagub Malut Desak Bawaslu Proses Pelanggaran Pilgub,” Kompas.com – 03/07/2013). Barangkali, Bawaslu telah berusaha untuk melakukan pengawasan dan merekomendasikannya, hanya saja pada akhirnya bukan Bawaslu yang menentukan.

Jadi, dari mana pengawasan dimulai? Bagi saya, pengawasan harus diawali dengan membangun kepercayaan bagi anggota penyelenggara yang memberi implikasi bagi institusi. Kepercayaan juga harus dibangun antara sesama anggota Bawaslu secara terus-menerus dan berjenjang.

Penurunan Demokrasi (?)

Pengawasan merupakan bagian dari demokrasi. Tentu, Bawaslu beserta seluruh jejaring yang dimiliki telah berupaya keras untuk mendesain strategis guna mendorong partisipasi masyarakat melalui tujuh program besar yang mendorong transformasi

pengawasan partisipasi oleh masyarakat yakni : Program Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi atau Gowaslu, Forum Warga, Gerakan Pengawas Partisipatif

Pemilu (Gempar), Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Pojok Pengawasan, dan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu. Bawaslu juga melahirkan program Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) sebagai gerakan yang memberikan pendidikan pengawasan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan berkelanjutan.

Karena itu, Bawaslu menciptakan Pengawasan Partisipatif untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas karena diakui penulis, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan pemilu (hal. 152). Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, sekecil apapun bentuknya, memiliki makna penting untuk mengungkap kecurangan-kecurangan dan bentuk pelanggaran lain dalam pemilu (hal, 153).

Tahun 2017 dan tahun 2019, Indonesia mengalami pukulan paling berat soal demokrasi. Di tahun 2017, Indonesia dinobatkan sebagai “demokrasi cacat” berkinerja paling buruk, terjun bebas pada peringkat 20 dari rangking 48 ke rangking 68 di antara 167 negara (lihat, The Economist Intelligence Unit, 2018).

Kondisi ini, ternyata tidak memberikan dampak perbaikan, termasuk pengawasan berkelanjutan pada Pemilu tahun 2019 di mana sebanyak 894 Petugas KPPS meninggal dunia, yang hingga detik ini penjelasan secara terang dan jernih belum diketahui (lihat, Kompas.Com, “Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia,” 22/01/2020, (akses, 11 September 2020). Persoalan tentang kematian misterius 894 Petugas KPPS ini juga tidak tergambar dalam buku ini, bagaimana peran pengawasan Bawaslu terhadap kasus ini?

Lalu, pada tahun 2019 juga, Indonesia kembali menduduki peringkat ke-64 secara global dari 167 negara yang diriset oleh perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris, The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam tiga tahun terakhir, skor indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2016, Indonesia pernah menempati peringkat ke-48 dengan skor 6,97. Sedangkan pada 2017 Indonesia menempati peringkat ke 68 dengan skor 6,39.

Dalam penjelasannya, EIU menyatakan, negara dengan kategori “flawed democracies” tetap menerapkan sistem pemilihan yang bebas dan adil. Bahkan, bila terjadi masalah seperti pelanggaran terhadap kebebasan media maupun kebebasan lainnya, hak-hak sipil tetap dihormati. “Namun, ada kelemahan yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk masalah dalam pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang dan rendahnya tingkat partisipasi politik,” tulis laporan EIU seperti dilansir Kompas.com. (lihat, Kompas.Com, https://nasional.kompas.com/ read/2020/ 01/24/ 20340031/indeks-demokrasi-indonesia-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-ini-respons? page=all, Kamis, 24 Januari 2020 (Akses, 09 September 2020).

Pengawasan Dana Kampanye dan Politik Uang Yang Tak Pernah usai

Dalam Pemilu 2014, mengutip Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menunjukkan pengelolaan dana kampanye peserta Pemilu justru cenderung mengindikasikan pelanggaran. Dan karena itu, menghadapi Pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu menyiapkan strategis pengawasan dana kampanye (Afifuddin, 2020 : 104-105). Namun, Bawaslu belum cukup “kuat” untuk mengawasi bagaimana peredaran politik uang yang massif terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Politik uang, telah berjalin berkelindan dengan tim sukses yang justru melibatkan masyarakat tempatan.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya “Kuasa Uang” (2020), menulis, kapasitas caleg dalam memantau kinerja tim sukses relatif lemah. Tim sukses itu sendiri juga tak memiliki mekanisme yang solid dalam mengawasi perilaku pemilih untuk memastikan agar mereka taat pada kesepakatan untuk memilih sang kandidat yang telah memberi amplop (Muhtadi, 2020 : 252-253).

Penulis pada persoalan politik uang tidak secara terang benderang menguliknya sebagai persoalan serius dalam pengawasan. Pada posisi inilah, seharusnya strategi pengawasan Bawaslu dan jejaringnya harus dikuatkan berkaitan dengan politik uang. Persoalan serangan fajar, memang membutuhkan pengawasan tidak hanya secara partisipatif, tetapi juga terintegrasi dan fungsional, karena biasanya kandidat juga melibatkan warga masyarakat (tim sukses) dalam persoalan ini, dengan menggunakan jejaring etnisitas, kesamaan kultural, atau geografis (diistilahkan : anak kampong).

Politik uang, lebih merupakan sebagai “politik balas budi” atau dalam istilah Edward Aspinall dan Ward Berenschot dikenal sebagai politik klientelistik. Esensi politik klientelistik menurut Aspinall dan Berenschot adalah quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu, atau, kerap digambarkan dalam literatur keilmuan “pertukaran yang kontingen”1 (Aspinall dan Berenschot, 2019:2). Di mana politisi menawarkan keuntungan dengan harapan para penerima membalasnya dengan memberikan dukungan politik.

Di daerah, terutama kondisi geografis kepulauan, dengan realitas masyarakat yang kurang mengakses informasi soal pengawasan secara baik, tentu sangat mudah terjebak pada klientelistik/politik uang .

Disabilitas, Pengabaian, dan Pengawasan

Penulis mengakui, salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada adalah pemenuhan hak memilih (to vote) dan dipilih (to be elected) bagi setiap warga negara dapat dijamin penyelenggara Pemilu, termasuk kelompok penyandang disabilitas yang penting mendapat perhatian, namun kerap terabaikan hak memilih dan dipilih (Afifuddin, 2020 : 144-145).

Ini sejalan dengan pernyataan sikap Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas untuk Implementasi UU Penyandang Disabilitas, tertanggal 24 November 2018 Tentang Kebijakan KPU dalam Pelaksanaan Jaminan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 2019. Ada tiga dukungan kebijakan pendaftaran pemilih penyandang disabilitas mental oleh KPU, yakni : (1) Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan, agar para penyandang disabilitas mental yang didaftar dapat menggunakan hak memilihnya pada saat hari pencoblosan; (2) Tidak menggunakan surat keterangan dokter sebagai syarat bagi siapapun pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk penyandang disabilitas mental, berdasarkan alasan-alasan yang telah disebut di atas. (3) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tim sukses para calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu 2019, internal KPU, KPUD, dan penyelenggara Pemilu lainnya terkait dengan hak politik penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental.

Di daerah (Maluku Utara), hak-hak dan dukungan fasilitas bagi penyandang disabilitas ternyata tidak terdengar nyaring. Walau pun telah terbit surat KPU RI, Nomor : 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 13 November 2018, sebagai tindak lanjut dari Surat Bawaslu RI, Nomor 1842/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, perihal Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita. Menjadi persoalan, pengawasan tentang hak-hak dan penyediaan dukungan bagi kelompok penyandang disabilitas selama ini tidak secara serius disikapi. Karena itu, Bawaslu di daerah, perlu menguatkan aspek Pemilu/Pilkada Akses bagi kelompok penyandang disabilitas.

Model Pengawasan :

Penoptikon, Saling Mengawasi

Penulis dengan mengutip Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku : The Narrow Corridor : States, Societies, and the Fate of Liberty (2019) yang menggunakan ilustrasi Epos Gilgames untuk menggarisbawahi pentingnya masyarakat sipil yang kuat dalam mengontrol negara agar mampu menjamin perlindungan kebebasan sipil dan hukum ditegakkan dalam jalur yang tepat. Model mekanisme kontrol “dari atas” yang dilakukan sesama elite tak akan berjalan. Karena itu, masyarakat harus mengambil peran mengontrol elite (Afifuddin, 2020 : 35-36).

Tentu model pengawasan di masa mendatang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dunia yang ada. Salah satunya, penggunaan IT, yang hampir setiap saat menjadi bagian dari kehidupan warga dapat dijadikan “model pengawasan partisipatif.” Meminjam analisa Michel Foucault, kekuasaan itu tak dapat dilokalisir, kekuasaan itu tersebar dan produktif. Menurut Foucault, kekuasaan digambarkan dalam tatanan disiplin. Disiplin dan norma menjadi konsep kunci memahami teknik kekuasaaan. Disiplin tidak identik dengan suatu institusi atau aparat tertentu; ia merupakan …suatu teknologi.

Disiplin bisa dijalankan oleh institusi-institusi yang sudah terspesialisasi, atau oleh institusi yang menggunakan disiplin sebagai sarana mencapai tujuan, atau oleh institusi yang menggunakan disiplin sebagai sarana untuk semakin memperkuat dan mengorganisir kekuasaan atau oleh aparat yang menggunakan disiplin sebagai prinsip berfungsinya organisasi, atau oleh aparat negara yang harus menjamin disiplin masyarakat. Sistematisasi untuk menegakkan disiplin, berhasil menggunakan model Panoptik yang dikembangkan Jeremy Bentham. Dengan metode panoptik, pengawasan bisa menyeluruh, total dan penegakkan disiplin dapat terlaksana dengan mudah (Haryatmoko, 2016 : 20-21).

Analogi pengawasan panoptik dapat dikembangkan, karena dengan efek sistem panoptik muncul kesadaran di mana selalu dalam pengawasan. Panoptik merupakan bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk memeroleh ketaatan dan keteraturan dengan meminimalisir tindakan yang sulit diperhitungkan atau tak dapat diramalkan (Haryatmoko, 2016 : 22).

Catatan Akhir

Pada bagian akhir, penulis dengan elegan, mengurai tentang rakyat harus menjadi subyek pengawasan sekaligus obyek pengawasan (Afifuddin, 2020 : 223). Ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk dapat menjadi pengawas.

Karena itu, pilihan judul “Membumikan Pengawasan Pemilu” memang lebih memberikan perspektif lebih jauh, bahwa penulis mencoba mengurai peran-peran strategis Bawaslu secara filosofi dan teoritis, yang selama ini mungkin, peran Bawaslu terlalu “berjarak” dengan realitas masyarakat yang ada. Karena itu, membumikan mengisyaratkan bahwa peran pengawasan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Mengakhiri catatan ini, perlu disampaikan, bahwa proses rekruitmen anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota di masa mendatang, harus lebih membangun saling percaya (interpersonal trust) bukan pendekatan like and dislike, atau adanya relasi yang terbangun antara pusat hingga level bawah (kabupaten/kota). Kepercayaan secara internal memberikan dasar untuk membangun kepercayaan publik (public trust). Sehingga kecurigaan publik terhadap anggota dan institusi Bawaslu dapat direduksi.(#)

Bagikan

Komentar

News Feed