oleh

Bupati Frans Manery Diduga Manfaatkan Program Pemda Untuk Pilkada

TERNATE,MSC-Bupati Halmahera Utara yang juga sebagai calon petaha Frans Manery diduga memanfaatkan program Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kepentingan politik pada Pilkada 2020.

Dalam sebuah rekaman yang disampaikan ke pihak Bawaslu Halmahera Utara, dimana Bupati Frans menyampaikan tidak akan membangun jembatan di Loloda Kepulauan (Lokep) kalau warga di Lokep tidak memilih dirinya. “Nguni tara pilih jambatan tara jadi, kita tunggu,”kata Frans Manery dalam rekaman tersebut.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin dihubungi wartawan mengatakan, Bawaslu Halut saat ini sedang memproses kasus tersebut dan lagi mengklarifikasi pihak pelapor untuk menggali peristiwa di maksud.

Sedangkan Bupati Halut juga diagendakan untuk di klarifikasi setelah pihak pelapor dan saksi dimintai keteranganya. Terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3, Muksin mengatakan dalam klarifikasi akan digali beberapa konten yang termuat dalam vidio itu.

“Nanti hasil klarifikasi dan mengkaji konten yang berada dalam video tersebur baru dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3,”kata Muksin Amrin, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, dalam ketentuan tersebut menyebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati Walikota,”katanya.

Muksin mengatakan, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed