oleh

Mulai 24 September Larangan Pemasangan Iklan Paslon di Media Massa

TERNATE,MSC-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara akan mengawasi konten iklan pasangan calon kepala daerah di Media Massa dan Medi Sosial. Sebab penayangan iklan di media masa maupun media sosial juga diatur dalam ketentuan.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin menjelaskan, sejak KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga 9 Desember 2020 pada tanggal 23 September ini, dan pada tanggal 24 tidak lagi diperbolehkan adanya penayangan iklan di media massa.

“Sesuai tahapan tanggal 23 September KPU menetapkan pasalon, maka mulai tanggal 24 tidak boleh adanya penayangan iklan di media,”kata Muksin Amrin kepada wartawan di ruang kerjannya, Senin (21/9/2020).

Sebagaimana aturan kata Muksin Amrin, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada media massa cetak, media massa elektronik yang meliputi televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online), dan/atau lembaga penyiaran, dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

“Karena ini pilkada di kabupaten dan kota, makanya KPU kabupaten dan kota yang akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran atau media,”katanya.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan durasi dan ketentuan yang ada kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditayangkan baik di media massa cetak maupun media elektronik.

Masa penayangan Iklan Kampanye adalah 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

“Konsukuensi kalau ada paslon yang sengaja tetap menayangkan iklan di media masa pada kurun waktu yang dilarang akan dikenakan sanksi pembatalan paslon,”kata Muksin.

Sedangkan pemasangan iklan di luar waktu tersebut dan tidak diketahui paslon atau tim paslon atau media sendiri yang menayangkan, maka Bawaslu akan melalukan pengutusan dan selanjutnya direkomendasikan ke lembaga penyiaran untuk televise dan untuk media cetak dan online akan diteruskan ke Dewan Pers.

Untuk pemberitaan sendiri kegiatan Paslon, diperbolehkan asalkan pemberitaan tersebut tidak terdapat unsur-unsur iklan. Sedangkan untuk kegiatan paslon dapat diberikan oleh media massa.

“Kalau untuk iklan KPU nanti yang mengatur. Jadi selama 14 hari sebelum hari tenang, paslon diperbolehkan untuk beriklan,” lanjut Muksin seraya menambahkan kampanye lewat media sosial juga diatur oleh KPU dengan akun paslon yang resmi terdaftar ke KPU.

“Bawaslu berharap teman-teman media tetap memperhatikan hal itu, karena bisa saja berdampak pada pasangan calon. Sekali lagi kami berharap jadi perhatian teman-teman semua,”katanya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed