oleh

Bawaslu Proses Pidana ASN dan Kades Terlibat Kampanye di Wastim-Wasile

TERNATE,MSC-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menemukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) mengikuti kampanye di kecamatan Wasile dan Wasile Timur.

Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir menjelaskan, Bawaslu menemukan pelanggaran nmetralitas ASN dan Kades pada kampanye yang dilakukan pasangan nomor urut 2 di Wasile Timur dan Wasile.

Suratman mengatakan, pada saat pelaksanaan kampanye ada ASN maupun Kades yang ikut serta dalam kampanye serta blusukan di Pasar SP 4 kecamatan Wasile Timur maupun kampanye di kecamatan Wasile.

“Temuan itu langsung oleh jajaran adhock Panwascam dan Pengawas Desa yang diturunkan untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan kampanye,”kata Suratman Kadir saat dihubungi malutsatu.com pada Selasa (6/10/2020).

Barang bukti berupa foto dan rekaman video kata Suratman Kadir yang dimiliki Panwascam serta Pengawas Desa dimana terlihat ada oknum ASN dan Kades yang memperlihatkan diri secara langsung maupun ada yang hanya bersembunyi di dalam mobil.

“Kami telah memiliki bukti dalam bentuk rekaman video dan foto sejumlah oknum ASN dan Kades yang ikut dalam kampanye,”kata Suratman Kadir.

Untuk itu lanjut Suratman, berdasarkan ketentuan yang berlaku Bawaslu akan memproses secara pidana dengan melakukan pembahasan di sentra Gakkumdu. Bawaslu akan segera melakukan pembahasan dengan Gakkumdu dalam waktu dekat ini, dimana untuk pembasahan tahap pertama.

“Karena ini setelah adanya penetapan paslon maka ASN maupun Kades terlibat diproses secara pidana,”sebutnya seraya menambahkan larangan keterlibatan ASN sebagaiman pasal 188 junto 71 undang-undang pemilihan agar ASN dapat dikenakan tindak pidana pemilu.

Selain itu kata Suratman Kadir, para pegawai harus tahu tentang netralitas ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Termasuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 disebutkan kepala desa dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis, baik itu berupa tindakan atau perbuatan seperti ikut serta terlibat dalam kegiatan kampanye atau juga membuat keputusan-keputusan dan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu.

Suratman Kadir memastikan akan memproses ada ASN, Kades dan perangkat desa yang terlibat dalam politik. Apalagi ikut kampanye dan mengampanyekan salah satu kandidat. “Kami Bawaslu dan jajaran terus melakukan pemantauan. Kalau ditemukan, nanti tentu akan kami proses,” tandasnya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed