oleh

Gakkumdu Haltim Dalami Oknum Kades dan ASN Terlibat Kampanye

TERNATE,MSC-Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Timur menggelar Pembahasan Pertama terkait dugaan kasus keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) dan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye, Jumat (9/10/2020).

Koordinator Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Basri Suaib menjelaskan, pengawas menemukan adanya satu Pejabat Kepada Desa dan satu ASN dalam mengahdiri kampanye tatap muka terbatas atau blusukan di Pasar SP4 Akedaga dan berjabat tangan serta foto bersama dengan calon Bupati Halmahera Timur 2020 Nomor Urut 2, Ubaid Yakub.

“Kades dan ASN terlibat dalam kampanye ini ditemukan oleh Panwaslu Desa dan Panwascam Wasile Timur dalam melakukan pengawasan,”ucap Basri Suaib ketika menghubungi malutsatu.com, Sabtu (10/10/2020).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Haltim bertindak tegas atas dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa yang diduga terlibat pada kampanye salah satu tim pasangan calon Bupati dan wakil bupati di kecamatan Wasile Timur beberapa hari lalu.

Untuk itu Basri mengatakan, pada Jumat kemarin telah dilakukan pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa Pidana Pemilihan untuk selanjutnya dilakukan proses sesuai dengan ketentuan.

Kordiv HPPS juga menyampaikan, dalam melakukan kajian sampai penerusan kasus waktunya hanya 5 hari. “Mulai hari ini kita undang Pelapor, terlapor dan saksi untuk dimintai keterangan dan/atau klarifikasi. Dimana penyidik tergabung dalam sentra Gakkumdu juga melakukan pendampingan dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi tersebut,”katanya.

Menurut Basri Suaib, klarifikasi itu dilakukan sebagai bentuk menjaga netralitas ASN dan kades dalam pilkada Haltim. Ini sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, UU 7/2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, bahwa pejabat negara, pejabat daerah atau kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan.

Untuk kasus keterlibatan Kades dan oknum ASN kata Basri Suaib, Bawaslu telah memiliki bukti sehingga dari pembahasan tahap satu dilanjutkan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor dan saksi.

“Jadi setelah dilakukan klarifikasi kita lanjutkan dengan pembahasan kedua untuk menentukan temuan tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan. Kalau tindak pidana harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti,”sebut Basri Suaib.

Sementara mengenai sanksi, pihaknya masih akan melakukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut. Sebab masih dilakukan klarifikasi. “Kita akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kita akan tindak jika ada salah,” pungkasnya.

Penanganganan Pelanggaran Kode Etik di Bawaslu Haltim sampai saat ini berjumlah 23 kasus, 20 Kode Etik ASN atau Pelanggaran Hukum lainnya, 2 kasus Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan 1 kasus Kode Etik Kepala Desa atau pelanggaran Hukum lainnya.

Seperti diketahui dalam ketentuan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 ancaman hukuman yang dijatuhkan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 6.00.000 atau paling banyak Rp.6.000.000. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed