oleh

Politik Uang dan Netralitas ASN Kerap Terjadi Setiap Pilkada

TERNATE,MSC-Politik Uang (Money Politik) dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejarah Pilkada ke Pilkada dua isu tersebut masih mendominasi jumlah kasus pelanggaran.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin SH MH dalam diskusi publik yang digelar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah Maluku Utara, bertempat di Jarod Kafe pada Kamis (26/11/2020).

Menurut Ketua Bawaslu, politik uang biasanya terjadi pada jelang minggu tenang atau tiga hari pencoblosan. Kata dia pemilih biasanya ada beberapa hitungan, ada yang prakmatis, ada yang proposional dan ada yang memang betul independen. “Dari hitungan-hitungan itulah sering terjadi politik uang”,katanya.

Biasanya politik uang menjelma di H-3, arak-arakan politik uang biasanya sudah mulai disusun strategi. Oleh karena itu kata Muksin Amrin, Bawaslu telah menyiapkan strategi untyuk menghadapi hal tersebut. “Jadi kalau pemilihan tanggal 9, politik uang biasanya terjadi mulai tanggal 6,”sebutnya.

Sementara isu netralitas ASN dan paling hangat dibicarakan, karena ASN merupakan basis elektoral, dan cukup banyak pemilih yang berasal dari ASN. Keterlibatan ASN dalam politik praktis ada dua faktor.

Pertama kata Muksin Amrin, adalah soal faktor eksternal, faktor eksternal yaitu tekanan bagi petahana pada jajaran ASN, karena biasanya petahana menggunakan kewenangan untuk menekan ASN untuk turut serta memenangkan yang bersangkutan. Kenapa Petahana menggunakan ASN  untuk menaikan elektabilitasnya, perebutan elektoral sehingga menjadi rebutan.

“ASN mau ikut juga kena dan tidak ikut juga kena, jadi memang resiko bagi ASN. Jadi keterlibatan ASN tantanganya menerima resiko, dia tidak terlibat bisa jadi mutasi jabatan, bisa tidak dipromosi jabatan dan sebagainya, nah inilah yang menbuat ASN menjadi dilema tidak bisa berbuat banyak,”tegas Muksin Amrin.

Dan kedua kata Muksin Amrin, faktor internal misal hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, ada hubungan dengan pimpinan partai politik. “Sehingga kalau biasanya ASN ada tawaran jabatan yang strategis kalau ikut bermain dan jagoannya terpilih,”ujar Ketua Bawaslu.

Dikatakan, fenomena netralitas ASN, Bawaslu sudah menindaklanjuti 128 kasus pelanggaran ASN. Ini merupakan kasus paling terbanyak dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, sehingga Maluku Utara mendapat ranking pertama dengan kasus pelanggaran ASN pertama. “Dan Bawaslu sudah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta,”ujarnya. 

Sedangkan untuk tindak pidana, Bawaslu telah memproses 10 kasus, dimana 3 kasus sudah diputus Pengadilan dan putusannya masuk penjara, yaitu 3 kasus di Kepulauan Sula, 1 putusannya bebas, 1 kasus sementara kasasi.

Slain itu, 2 kasus di Tidore yaitu 1 kasus menghalang-halangi (ketua Gerindra) juga sudah naik di persidangan, kemudian 1 kasus Kepala Desa di kecamatan Oba juga sudah naik di persidangan. Kemudian beberapa kasus di Kota Ternate  dan sudah tahap dua (camat Ternate Tengah). 

Muksin juga menyampaikan ada keterbatasan Bawaslu dalam memproses kasus baik pidana maupun kode etik netralitas ASN. Dimana Bawaslu bukan yang mengeksekusi.

“Kalau Pidana prosesnya masih ada sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian), sedangkan kode etik ASN eksekusinya ada di KASN. Inilah yan menjadi dilema Bawaslu,”katanya. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed