TERNATE,MSC-Anggota DPRD Kota Ternate asal partai Nasdem Yamin Rusli disebut memanfaatkan bantuan pemerintah yang diperuntukan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19, dimana anggaran yang di distribusikan ke enam SKPD melalui dana insentif daerah (DID) sebesar 14 milyar itu di duga diarahkan untuk kepentingan politik, dan memenangkan kandidat tertentu.
“Karena yang diminta datanya itu langsung mereka janjian bantuan modal usaha sebesar 2 juta, dan lurah dengan RT langsung mengarahkan ke kandidat,” ungkap Iswan, salah satu warga Moti.
Menurut dia, hal ini terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Moti, sebab dirinya dalam beberapa hari ini mendapat informasi warga, bahkan tim sukses salah satu paslon dan anggota DPRD Dapil Selatan melakukan pendataan warga penerima bantuan.
Terkait hal tersebut anggota DPRD Kota Ternate, Yamin Rusli dikonfirmasi membantah memanfatkan bantuan untuk kepetingan kemenangan calon yang diusung partai Nasdem.
“Salah jika saya ikut terlibat dalam penyaluran BPUM? Itukan program dari kementerian, jangan semua hal harus dipolitisasi. Ini kan Moti saya punya wilayah konstituen, saya dua periode berturut-turut punya kontribusi buat Moti, apakah salah? Jangan disangkutpautkan dengan Paslon nomor urut berapa yang saya dukung,” bantah Yamin.
Yamin mengatakan, BPUM tidak bisa dikaitkan dengan apa pun, apalagi dimanfaatkan dengan kepentingan politik, karena bantuan tersebut berasal dari Presiden, yang diperuntukkan bagi warga yang memiliki usaha mikro.
Sebelumnya, BPUM sebesar Rp 2,4 juta itu pernah diberitahukan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate sebanyak dua kali kepada dirinya, bahkan Kepala Dinas sendiri sudah memberitahukan kepada Camat, hanya saja hingga saat ini pendataan belum masuk.
“Saya diberitahukan sebanyak dua kali oleh Kepala Dinas, Camat juga diminta memberitahu informasi ini ke para Lurah. Jika dikaitkan dengan Pilkada, itu salah besar. Karena bantuan ini dari Presiden untuk penanganan covid-19. Saya juga tidak mengintimidasi warga, untuk memihak dan memilih salah satu Paslon.”
Yamin meminta jangan semua hal selalu dipolitisir. Selaku anggota DPRD dirinya prihatin karena sampai saat ini warga Moti belum menerima bantuan. “Saya hanya memfasilitasi, karena bantuan ini harus disertai dengan izin UMKM dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate. Serta rekomendasi lurah dan camat, yang paham berapa jumlah UMKM yang ada disana (Moti-red),” tegasnya.
Sejauh ini, sambung Yamin, hanya lima usaha mikro yang bersedia di data. Namun tak lama kemudian dihentikan, karena ia menduga bahwa warga curiga adanya politik atau diminta untuk berpihak, dan memilih salah satu Paslon.
“Jadi hanya lima usaha mikro saja yang sudah masukan data. Saya secara pribadi, berhenti melakukan penyaluran karena tidak mau dicurigai. Apa dinilai ada misi untuk salah satu Paslon, jadi saat ini saya lepas tangan, biar mereka (warga-red) saja yang urus,” tandasnya. (red)
Komentar