Forum Masyarakat Halmahera Timur Bersatu Tolak Hasil Seleksi JPTP Sekda Haltim

Menghasilkan Sekda yang kompetensi harus lahir dari proses yang prosedur, karena Sekda adalah jabatan pimpinan. Sehingga proses tersebut harus bebas dari syarat dengan penuh dengan kejanggalan, tidak transparan, diwarnai praktek kolusi dan nepotisme, serta tidak obyektif.

“Kami Forum Masyarakat Halmahera Timur Bersatu, menolak dengan tegas hasil Seleksi JPTP Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang diumumkan Panitia Seleksi (Pnsel) tgl 5 Mei 202, karena penuh dengan kejanggalan, tidak transparan, diwarnai praktek kolusi dan nepotisme, serta tidak obyektif dalam proses seleksi,”kata Julkifly Djafar, S.Sos Koordinator Forum Masyarakat Haltim Bersatu dalam konferensi pers, Kamis (6/5/2021) malam brtempat di Istana Café Ternate.

Terhadap peserta yang lulus FMHTB juga menilai, Kepala BKD Kabupaten Halmahera Timur, Ismail Mahmud memanfaatkan jabatannya, menemui Calon Panitia Seleksi, kemudian mengusulkan mereka, dan membuat Surat Keputusan Bupati menetapkan mereka jadi Panita Seleksi JPTP Sekda Haltim.

Namun ternyata Kepala BKD Haltim juga mendaftar menjadi peserta Seleksi JPTP Sekda Haltim, yang secara pro aktif berinteraksi dengan Asesor dan Panitia Seleksi, bersama stafnya mengatur kerja-kerja Panita Seleksi, dan bahkan nginap bersama Asesor dan Pansel dari  BKN Manado di Hotel Menara Archie, Jl.Sultan Nuku, Kota Ternate.

Selain itu kata Julfili Djafar terdapat dua orang Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Sekda Haltim dianggkat/ditunjuk dari kerabat atau keluarga dekat Peserta atas nama Ricky Chairul Richfat,ST,MT, yakni, Dr. M.Janib Achmad, S.Pi.M.Sc, dan Muhajir Albaar, sehingga dugaan kuat terjadi kolusi dan nepotisme dalam seleksi JPTP Sekda Haltim.

Untuk itu kata Julkifli Djafar Forum Masyarakat Halmahera Timur Bersatu meminta Kepada Yang Terhormat Ketua dan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) untuk Membatalkan Hasil Seleksi JPTP Sekda Halmahera Timur yang telah diumumkan Pansel tanggal 5 Mei 2021, namun penuh dengan kejanggalan, tidak transparan, diwarnai praktek kolusi dan nepotisme, serta tidak obyektif dalam penilaian/seleksi.

“Selain menyurati sikap kami ke Gubernur kami juga menyurati secara resmi kepada KASN soal penolakan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur,”sebut Julkifli Djafar. Dalam surat pernyataan tersebut ditanda tangani 10 orang keterwakilan berbagai unsur masyarakat Halmahera Timur seperti tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan mahasiswa Hamahera Timur. (red)