oleh

KAHMI Soroti Kebijakan Investasi Tambang di Provinsi Maluku Utara

TERNATE-Kehadiran sejumlah investasi pertambangan di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) masih mendominasi investasi di daerah itu.

“Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku Utara meminta Pengelolaan investasi di sektor tambang (Mining) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ungkap Koordinator Presidium KAHMI Maluku Utara Catatan Awal Tahun KAHMI “Refleksi dan Harapan atas Perjalanan Pemerintah Daerah, Kondisi Kebangsaan dan Keumatan” bertempat di sekretariar KAHMI Malut, Kamis (6/1/2022) malam.

Menurut Ishak Naser, penguasaan atas sebagian besar oleh Investasi asing yang bersumber dari (China) yang diikuti dengan mobilisasi orang (TKA) dan peralatan (Alat-alat) yang bersumber dari negara asal (China) sudah saatnya dibatasi, oleh karena sangat merugikan perekonomian nasional maupun daerah.

Kata dia, KAHMI memandang Industri tambang yang beroperasi di Maluku Utara wajib memprioritaskan penggunaan Tenaga Kerja lokal dalam struktur Tenaga Kerjanya, dan secepatnya dialih teknologi.

“Prioritas terhadap tenaga kerja lokal ini menjadi keharusan, oleh karena jumlah penggangguran angkatan muda di Maluku Utara saat ini masih tinggi,”sebut Ishak Naser yan juga anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

Menurut Ishak, KAHMI mendorong Investasi di sektor pertambangan (Nikel) dengan keterlibatan/penguasaan saham yang lebih besar bersumber dari negara(BUMN)/BUMD. Pemprov dapat melakukan investasi/kepemilikan saham disektor pertambangan sesuai dengan ketentuan UU. Nomor 3 Tahun 2020, yang selanjutnya diatur dalam KEPMEN NOMOR: 84 K/32/MEM/2020.  Kepemilikan saham ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“KAHMI mendesak Perusahan tambang yang beroperasi di Maluku Utara patut memenuhi kewajiban Pajak Daerah/Retribusi yang berkaitan baik kepada Pemprov maupun Pemda Kab/Kota. Untuk Pajak daerah di level Provinsi terutama Pajak kendaraan bermotor dan Pajak air permukaan, demikian halnya untuk kewajiban pajak daerah di level kabupaten,”ungkapnya.

Menurut Ishak Naser, KAHMI berharap Pelibatan stakeholder (pengusaha) lokal dalam aktifitas bisnis pertambangan wajib dilakukan untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.

“Sejauh ini aktifitas ekonomi yang terkait dengan tambang, utamanya pemenuhan kebutuhan pendukung baik keperluan konsumsi maupun jasa lainnya masih secara monopoli dilakukan para pemain/pelaku usaha dari luar sehingga mengabaikan pelaku usaha lokal,”tegas politisi Partai NasDem. (red)

Bagikan

Komentar