oleh

Tiba-Tiba Gubernur Maluku Utara Batalkan 13 IUP Pertambangan

TERNATE-Tudingan Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, ada mafia birokrasi yang telah bekerja sama dengan pihak pengusaha sehubungan dengan terbitnya 16 Izin Usaha Penambangan (IUP) baru dari jumlah sebelumnya 108 IUP, mulai mencuat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Gubernur Abdul Gani Kasuba Lc tiba-tiba membatlkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Pendapat Hukum bagi 13 Perushaan Pertambangan.

Gubernur AGK dalam surat bernomor 540/087/G tentang pemberitahuan, dimana gubernur menyampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

https://www.malutsatu.com/pemprov-diminta-jelaskan-kehadiran-iup-produksi-pt-kasih-makmur-abadi/

Dalam salah satu klausul telaahan staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara tanggal 4 Januari 2022 Nomor : 540/006/DPM{TSP/2022 perihal Pembatalan Penyampaian SK IUP Operasi Produksi dan Pendapat Hukum.

“Berkenaan denga hal tersebut diatas dan untuk memanilisir potensi yang mungkin/dapat terjadi dibelakang hari sebagai akibat dari kekeliruan kebijakan yang diambil maka saya Gubernur Maluku Utara dengan ini membatalkan Surat Penyampaian SK IUP Operasi Produksi dan Pendapat Hukum,”demikian petikan surat yan ditanda tangani Gubernur tertanggal 6 Januari 2022.

BACA JUGA : https://www.malutsatu.com/dugaan-korupsi-penerbitan-16-iup-di-maluku-utara/

Koordinator KATAMMaluku Utara, Muhlis Ibrahim mengaku aneh, tiba-tiba muncul IUP Produksi di tahun 2022 dalam data yang di tercantum dalam MODI (minerba one data indonesia).

“Wajib hukumnya Pemerintah Provinsi untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan hadirnya perusahan ini. Dimana instasni yang paling berkompeten untuk menjelaskan hal ini adalah DKMPTSP, DESDM, dan juga DLHK,”sebut Muhlis Ibrahim. (red)

Bagikan

Komentar