oleh

Komisi III Deprov Maluku Utara Telusuri Persoalan 13 IUP

SOFIFI-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan ke Kabupaten Hamahera Timur (Haltim) dan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), untuk menulusuri persoalan 13 Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar saat dihubungi malutsatu.com via handphone, Selasa (15/2/2022) mengatakan, Komis III telah turun lapangan dan pekan kemarin sudah bertemu dengan Bupati dan Sekda Haltim.

“Terhadap keberatan PT. Diva Mega Sakti bahwa keterangan dari Sekda Haltim, bahwa pemerinah daerah tidak memberikan izin sesuai dengan tata ruang. Yang dikatakan PT. Diva Mega Sakti itu tidak benar dan sesuai tata ruang, sehingga Bappeda Haltim tidak memberikan izin,” katanya.

Zulkifli mengatakan, Pemda Haltim tidak mempunyai data 13 IUP yang sebagian berada di wilayah Haltim, karena datanya telah diserahkan ke Pemda Provinsi. “Tahun 2015 itu tidak ada, tidak ada dokumen yang tersisa dan semuanya sudah diserahkan ke pemprov,” katanya.

Sedangkan untuk Kabupaten Halteng kata Zulkifli keterangan dari Bagian Hukum Setda Halteng terdapat 2 perusahaan yang registrasi yang termuat dalam dokumen. Hanya saja dari 2 perusahaan tersebut hanya 1 perusahaan yang dokumennya masih ada, sementara 1 persuhaan lagi dokumen sudah tidak ditemukan.

“Ada 2 perusahan yang teregistrasi, hanya saja satu perusahaan ada dokumen dan satunya tidak ada. Wallahualam,” sebut Zulkifli tanpa menyebut dua perusahan yang dimaksud tersebut.

Komisi III lanjut Zulkifli saat turun lapangan masih menghimpun data, dan akan mengambil data di Provinsi karena dokumen dari kabupaten telah diserahkan ke provinsi. Katanya, data tersebut akan dikaji internal komisi. (red)

Bagikan

Komentar