oleh

Ruslan Kubais Minta Kadikbud Evaluasi Kepsek SMA Negeri 5 Ternate

TERNATE-Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Ruslan Kubais meminta sikap tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pungutan liar di sekolah. Salah satunya dugaan pungutan liar yang terjadi di SMA Negeri 5 Ternate yang melibatkan kepala sekolah dan wali kelas.

“Kami minta sikap tegas Kepala Dinas terhadap pungutan liar di sekolah, hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan. Di sekolah orang berlajar tata kerama dan kejujuran, tapi kepana ada praktek-parktek tidak benar,”ungkap politisi partai NasDem saat dihubungi pada Kamis (30/6/2022).

Menurut Ruslan Kubais sejauh ini komisi IV belum menerima keluhan orang tua murid terkait dengan pungguatan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah. Akan tetapi dia berharap langkah tegas komisi akan minta kadikbud untuk melakukan evaluasi kepala kepsek yang melakukan punggutan liar jika benar.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 5 Ternate (IKA SMALI), Hendra Kamarullah menyoroti sikap kepala Bidang (Kabid) SMA Dikbud Malut, Ajuan Ade yang melakukan pemeriksaan kasus tersebut.

Kata Hendra Kamarullah, dilakukan pemeriksaan hanya kepada kepala sekolah Difa Fara, dan terkesan sepihak atas pungli bersama wali kelas 3 dan tidak sesuai prosedur. Pasalnya pemeriksaan yang di periksa hanya kepsek, sementara para wali kelas dan orang tua murid wali tidak mintai  keterangan.

Padahal kata Hendra kamarullah, titik permasalahannya ada pada kepsek yang diduga telah melakukan punggutan lia (pungli) kepada siswa lulusan 2021-2022 melalui para wali kelas dengan diminta siswa pembayar uang sebesar Rp 200 ribu per siswa, saat pengambilan Ijsah.

“Hasil krocek kabid  itu sepihak karena kabid hanya periksa Kepsek sedangkan orang tua wali murid serta komite tidak hadirkan untuk diperiksa atau mintai keterangan, kalau kabid hanya mintai keterangan kepsek sama halnya dengan air garam buang keluar saja,”ungkap Hendra.

Hendra Kamarullah menilia, kepsek sengaja lepas tangan dengan persoalan dugaan pungli ini, sebab sebelumnya kepsek membantah tudingan tersebut, bahwa itu bukan perintahnya, para wali kelas mengaku itu hanya kebijakan kelas yang tidak diketahui pimpinan sekolah.

Senada dengan Dewn pertimbangan IKA SMANLI, Lutfi Ali mengatakan, sangat menyayangkan tindakan tak terpuji tersebut. Lutfi Ali yang juga menjabat kabid pada Diknas Halmahera Barat itu menuturkan, pungli merupakan kejahatan apalagi jika dilakukan di lembaga pendidikan.

Sehingga, lanjut dia,  persoalan ini harus di telusuri sampai tuntas dan tidak bisa di biarkan begitu saja. Ia juga akan melakukan rapat bersama pengurus IKA-SMANLI  membentuk tim nantinya tim yang dibentuk, akan meminta sejumlah keterangan kepada para orang tua wali siswa.

Selain itu, para alumni juga akan melakukan rapat bersama dengan wali kelas dan kepsek. Kemudian, pihaknya menyurat ke Komisi IV DPRD provinsi Maluku Utara Sehingga nanti  bisa melakukan hearring.

“Jika hasilnya benar bahwa kepsek dan para wali kelas terbukti melanggar atau sengaja melakukan ini, maka Alumni juga minta kepada Dikbud Malut segara mengevaluasi kepsek beserta wali kelas di SMA N 5 kota Ternate, “tandasnya. (red)

Bagikan

Komentar