TERNATE-PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai salah satu perusahaan Negara yang bergerak pada pengelolaan sumber daya energi, dinilai rapuh dalam hilirisasi tambang. Dimana Pabrik pengolahan nikel yang dibangun sejak tahun 2011 di kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara sampai kini belum beroperasi.
“Antam sebagai salah satu perusahaan negara yang bergerak pada pengelolaan sumber daya energi, seyogyanya memberikan teladan yang baik kepada pihak swasta yang juga bergerak dalam dunia pertambangan,”ungkap Muhlis Ibrahim, Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara kepada malutsatu.com di Ternate, Minggu (25/9/2022).
Menurut Muhlis Ibrahim, hal ini tentu perlu menjadi catatan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan langsung kepada presiden dalam momentum kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maluku Utara nanti.
“Saya pikir ini kesempatan bagi Pemperintah Provinsi Maluku Utara melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung di lokasi pertambangan nikel di Halmahera Timur nanti,”saran Muhlis Ibrahim.
Mengingat kata Muhlis Ibrahim, proyek ini adalah realisasi dari konsep Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk Koridor Ekonomi Papua, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Dan diresmikan oleh tiga menteri yang dipimpin oleh menko perekonomian Hatta Rajasa.
“Sementara pihak Antam hanya terus berjanji akan beroperasi. Pada tahun 2020, lewat Senior Vice President Corporate Secretary Kunto Hendrapawoko mengatakan bahwa PT FENI akan beroperasi ternyata tidak benar,”sebutnya.
Kini kata Muhlis Ibrahim, PT Aneka Tambang memproyeksikan pabrik pengolahan feronikel yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, akan beroperasi secara penuh pada Februari 2023 mendatang.
“Yang pasti publik tidak lagi percaya dengan janji-janji PT ANTAM terkait beroperasinya pabrik feronikel,”kata Muhlis Ibrahim seraya menambahkan komitmen PT Antam sangat rapuh. 
Seperti diketahui, pembangunan pabrik ini menelan investasi Rp 4,04 triliun. Mayoritas investasi berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Dimana pabrik dengan kapasitas 13.500 ton nikel per tahun ini 80 persen lebih didanai oleh PMN. (red)
Komentar