TERNATE-Kerap kali menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, umbar janji libatkan pengusaha lokal dalam setiap investasi Bagai Jauh Panggang Dari Api. Hal ini dirasakan oleh pengusaha UMKM di Maluku Utara. Merasa janji Bahlil tidak dirasakan, Pengusaha Malut adukan Menteri Bahlil ke Presiden Jokowi
Kalangan pengusaha lokal di Provinsi Maluku Utara mengeluhkan banyaknya investasi di sektor pertambangan mereka tidak dilibatkan ikut bersama dalam dunia investasi tersebut.
Padahal pentingnya kolaborasi yang inklusif dibidang investasi, agar setiap investasi asing dan nasional yang masuk ke Maluku Utara harus bermitra dengan pengusaha di daerah tersebut, untuk mengurai kesenjangan yang selama ini terjadi.
Disninyalir sejumlah pengusaha asal Jakarta yang dilibatkan dalam setiap investasi di sejumlah perusahaan pertambangan yang masuk di Maluku Utara, sehingga menjadi batu sandungan bagi pengusaha lokal.
Akan hal itu, sejumlah pengusaha yang tergabung dalam wadah Persedium Forum Asosiasi Pengusaha Maluku Utara (PFAP-MU) yang beranggotakan kurang lebih 20 Asosiasi Pengusaha di Provinsi Maluku Utara menyurati Presiden Joko Widodo.
Pengusaha lokal mempertanyakan, bentuk Kebijakan Pemerintah Pusat dan sesuai arahan Presiden tentang pentingnya kegiatan Penanaman Modal di daerah melibatkan Pengusaha lokal, sehingga hadirnya Penanaman Modal di Daerah akan berdampak signifikan terhadap pembangunan secara adil dan merata.
Menurut Gazali yang juga Ketua APINDO Malut itu, bahwa fakta tumbuhnya investasi di Maluku utara belum terlihat secara paralel mendorong tumbuhnya Pengusaha lokal, UMKM, Bumdes dan masyarakat di sekitar areal kegiatan Penanaman Modal usaha besar kurang di libatkan sehingga di rasakan tidak adanya Multiplier effect.
Mereka berharap sebagaimana UU Cipta Kerja dan Permen Menteri Investasi/BKPM No 1 Tahun 2022, agar tumbuh subur UMKM lokal bersamaan dengan tumbuhnya investasi di daerah Maluku Utara.
“Sayangnya, harapan ini tidak kunjung terealisasi sejak akhir tahun 2021,”kata Ketua Forum, Ir Gazali Abdul Mutalib dalam surat yang dilayangkan ke Presiden Jokowi saat pertemuan denga sejumlah pengusaha di Maluku Utara.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Maluku Utara, Abdurahman Lahabato. Dia mengatakan, dengan semangat otonomi daerah, maka setiap inestasi di Maluku Utara seharusnya melibatkan para pengusaha lokal.
‘’Kalau investasi masuk ke daerah dilakukan (perusahaan) dari Jakarta, maka perputaran uangnya akan kembali ke sana. Di sini tidak dapat apa-apa,’’ kata dia
Padahal kata Ketua DPD APRINDO Maluku Utara, Abdurahman Lahabato, keinginan Presiden Jokowi setiap investasi ke daerah harus tetap menggandeng para pengusaha daerah setempat.
“Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengurai kesenjangan ekonomi yang selama ini melilit pengusaha di daerah, dan hanya dirasakan atau dinikmati oleh pengusaha dari luar daerah,”kata mantan anggota DPD RI Dapil Maluku Utara dua periode.(red)
Komentar