oleh

Bawaslu Focus Pengawasan Verfak Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol

TERNATE-Tahapan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Kabupaten/Kota, akan melaksanakan verifikasi Faktual (Verfak) kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik (Parpol) yang akan menjadi calon peserta pemilu.

Verfak ini akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022 mendatang. Sebelum Verfak ini dilakukan, pihaknya sudah melaksanakan proses verifikasi administrasi, yang digelar pada 16 Agustus- 9 September 2022 kemarin.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Soleman Patras menyampaikan yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu pada verifikasi faktual yaitu memastikan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU berjalan sesuai dengan aturan.

Kata dia, Bawaslu dalam proses verifikakasi faktual di lapangan nanti antaranya, struktur kepengurusan parpol (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), skretariat kantor parpol, dan keanggotaan harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Lewat verifikasi faktual ini kami ingin memastikan tidak ada keanggotaan yang fiktif atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan itu akan dilaksanakan selama 21 hari,”ucap Soleman Patras saat menyampaikan materi pada rapat koordinasi persiapan verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggota parpol yang dilsanakan KPU Provinsi Maluku Utara, bertempat di lantai III Emerald Hotel, Selasa (11/10/2022).

Sehingganya, untuk menghindari keanggotaan dan kepengurusan parpol di semua tingkakan dinyatakan TMS saat verifikasi faktual, Soleman Patras meminta semua parpol mempersiapkan semua yang diperlukan dari jauh hari.

“Jadi kami berharap, semua parpol yang akan di verfak lapangan dapat mempersiapkan sejak jauh-jauh hari, agar semua berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Meskipun, begitu lanjut Soleman Patras Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan, Bawaslu tetap mengedepankan upaya pencegahan dalam semua tahapan selanjutnya dilakukan upaya penindakan.

“Kita mengambil langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran, nantinya penindakan akan kita lakukan jika masih ada yang tetap melakukan pelanggaran,”sebutnya.

Lanjut Soleman Patras, penindakan dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tetap atas temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu mengenai temuan dan laporan. (red)

Bagikan

Komentar