TERNATE-Sosok Bahar Andili, tiga kepala daerah yang mempertaruhkan jabatan untuk perjuangan Provinsi Maluku Utara di era 1989-1999, saat sejumlah elemen masyarakat, dimana mahasiswa menjadi ujung tombak menuntut agar Maluku Utara menjadi Provinsi dan berpisah dari Provinsi Maluku.
Di depan ribuan mahasiswa yang melakukan aksi demo dan mogok makan, Bahar Andili (Bupati Halmahera Tengah), Abdullah Assagaf (Bupati Maluku Utara) dan Syamsir Andili (Walikota Ternate) menyatakan jabatan mereka menjadi taruhan jika Maluku Utara tidak menjadi Provinsi.
Buka karena itu saja, karena aksi mogok makan dan demo mahasiswa menuntut Maluku Utara sebagai daerah otonom pisah dari “kekuasaan” Ambon adalah episode dari cerita lantai III Kantor Bupati Maluku Utara di Jalan Pahlwan Revolusi.
Sebuah pertemuan penting di lantai III kantor Bupati Maluku Utara, menggagas pokok-pokok pikiran yang hendak dibawa para wakil daerah ke Sidang Istimewa MPR RI, tahun 1999. Sidang Istimewa yang pada akhirnya menolak semua pertanggungjawaban Presiden RI di masa transisi, BJ. Habibie.
Jadi pembicara ada beberapa orang, diantaranya Sultan Mudaffar Syah (utusan daerah Maluku di MPR RI), Syaiful Bahri Ruray, anggota DPRD Kab. Maluku Utara, Hein Namotemo (Salah satu Kabid di Bappeda Maluku Utara).
Syaiful Ruray mengeluarkan pernyataan yang membuat suasana menjadi panas. Ketua DPRD itu, mengajak hadirin yang hadir menjadikan moment ini untuk memperjuangkan pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi sendiri? Perjuangan ini sudah lintas generasi dan sayangnya hingga saat ini masih gagal.
Edi Langkara (Elang) menyebut, Bahar Andili adalah sosok yang mengskenario pertemuan lantai III kantor Bupati Maluku Utara. Bahar Andili mampu mengendus sebuah keadaan yang oleh Jakarta saat itu dan menggema sampai di Maluku Utara tentang perubahan struktur nasional.
Setelah mampu memprovokasi elemen semua dalam skenario pertemuan lantai III dan disertai gerakan mahasiswa di Ternate, di saat bersamaan selaku Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili mengatur strategi dari Tidore dengan melahirkan Musyawarah Besar (Mubesra).
“Dari sebah diskusi kecil di lantai III Kantor Bupati Maluku Utara, yang skenarionya Bahar Andili dan mampu menggerakan elemen masyarakat. Di saat yang sama perannya di sebagai Bupati Halteng, dan kembali ke Tidore mengakomodir gerakan dari Tidore,”kenang Elang yang saat itu sebagai Sekretaris DPD KNPI Halmahera Tengah.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dalam perjuangan Provinsi Maluku Utara berpisah dari Provinsi Maluku, saatnya Pemerintah Provinsi sudah memikirkan nama jalan bagi mendiang Bahar Andili.
“Saya kira pak Gebernur, sudah harus ada nama jalan Bahar Andili, sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau,”kata Edi Langkara saat Refleksi 23 Tahun Provinsi Maluku Utara yang digelar sejumlah aktivis perjuangan Provinsi Maluku Utara, Senin (17/10/2022) malam di Royal Resto.
Tak hanya itu semua gerakan di Ternate dan Tidore hampir semuanya dibiayai Pemda Halteng lewat komando Bupati Bahar Andili, termasuk menyiapkan Sofifi sebagai ibukota dengan melakukan pembebasan ruas jalan Sofifi.
Dari kisah perjuangan panjang, tepatnya 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi setelah adanya pemekaran dari Provinsi Maluku. Peresmian Provinsi Maluku Utara ini tertuang dalam UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. (red)
Komentar